Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra menilai isi Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 berikut asumsi makro yang dibuat pemerintah di dalamnya masih jauh dari harapan.
"Tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya pemerintah, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa RUU APBN 2017 dan Pokok-pokok Nota Keuangan masih jauh dari harapan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan Pembangunan Nasional," kata anggota fraksi Partai Gerindra, Nizar Zahro yang membacakan pandangan fraksi Gerindra, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2016).
"Niat baik pemerintah untuk melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan masih terkendala oleh minimnya ruang fiskal," lanjutnya.
Gerindra menilai, keterbatasan ruang fiskal tahun depan agaknya masih akan terus berlanjut karena tidak tercapainya target perolehan pendapatan Negara yang telah ditetapkan.
Berkaca pada pengalaman tahun tahun sebelumnya, target pendapatan telah direvisi berulang kali namun tidak juga bisa dicapai.
"Berdasarkan kondisi dua tahun sebelumnya, yang tidak ada kepastian dalam perencanaan keuangan kami mengkhawatirkan anggaran yang sudah disahkan tidak bisa dilaksanakan karena dananya tidak tersedia," tuturnya.
Dalam asumsi makro di RAPBN 2017, pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3-5,9 persen, inflasi 3-5 persen, nilai tukar rupiah dipatok Rp 13.650-Rp 13.900 per dolar AS, dan SBN 5-5,5 persen.
Sementara, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 45/barel.Lifting minyak 780 ribu barel per hari.
Menyikapi asumsi-asumi makro tersebut, Fraksi Gerindra berpendapat penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen cenderung moderat .
"Padahal seharusnya Pemerintah harus lebih optimistis, sebab sudah ada beberapa sentimen positif seperti adanya kebijakan pengampunan pajak yang harusnya memberi stimulus terhadap perekonomian nasional," ujarnya.
Selain itu, hadirnya tim ekonomi baru hasil reshuffle kabinet seyogyanya memberikan nuansa optimisme.
"Dengan pertumbuhan ekonomi yang ada nampaknya tidak akan mampu mengurangi jumlah orang miskin. Saat ini, jumlah penduduk miskin sudah mencapai 28,51 juta orang atau sekitar 11,13 persen," katanya.
Penetapan inflasi 3,5 persen, lanjut Nizar, memunculkan kesan Pemerintah belum memiliki strategi jitu menjinakkan inflasi agar lebih rendah dan bersaing dengan negara lain.
"Selama ini Inflasi kita selalu lebih tinggi dibandingkan negara lain sehingga menyebabkan daya saing dunia usaha lebih rendah. Penyebab tingginya inflasi antara lain karena kenaikan harga pangan dan biaya pendidikan," sebut dia.