TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai biaya administrasi tabungan di bank dapat diturunkan, namun hal ini diserahkan ke masing-masing perbankan.
Hal tersebut menanggapi keluhan dari Presiden Joko Widodo yang melihat biaya administrasi bank dapat menggerus dana nasabah jika dana ditabungannya sedikit.
"Bisa saja turun, apalagi kalau misalnya tabungan besar. Ya itu diserahkan ke bank, bank mengukur pola transaksi nasabahnya, terus kemudian biaya menangani rekening itu, saya optimis bisa (turun)," kata Muliaman di Jakarta, Senin (31/10/2016).
Menurut Muliaman, khusus untuk tabungan produk Simpanan Pelajar (SimPel) tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulannya, bahkan nasabah dapat menabung dengan nilai yang rendah yakni Rp 5 ribu.
"Jadi perbankan sudah menjawab itu (tanpa biaya administrasi) tapi belum semua produk. Simpel untuk yang kecil-kecil yang besar-besar kan budaya menabung deposito," tutur Muliaman.
Muliaman berharap, perbankan nasional ke depan lebih gencar lagi mendorong masyarakat untuk menabung dengan menawarkan berbagai produk sesuai dengan karakter masyarakatnya.
"Yang penting kita kerja keras dulu, kemudian jumlah rekening bisa tumbuh lebih cepat, dan mobilisasi dana bisa tumbuh lebih cepat," papar Muliaman.
Dalam peringatan Hari Menabung Sedunia, Jokowi meminta perbankan untuk meninjau kembali biaya administrasi tabungan. Jokowi menyebut tingginya administrasi menjadi salah satu keluhan masyarakat ketika menabung di bank.
"Saya titip kepada seluruh pimpinan bank, saya melihat masih ada keluhan adalah masalah yang berkaitan dengan biaya tabungan," kata Jokowi.