TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyerukan penolakan terhadap pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk karena terbukti tidak tepat sasaran.

“Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product,” kata  Fahmy Radhi, Rabu (6/11/2024).

Fahmy menjelaskan, saat ini sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran. 
Bahkan angkanya mencapai Rp100 triliun. 

“Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran,” kata Fahmy.

Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai.

 “Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi bisa menggunakan data itu,” katanya.

Selain itu, Fahmy juga menekankan pentingnya subsidi tepat sasaran sehingga menghemat penggunaan anggaran negara seperti halnya pengelolaan subsidi listrik.

“Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang,” tambahnya.

Fahmy juga menekankan pentingnya agar subsidi yang diberikan untuk BBM, LPG, dan listrik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Jika subsidi energi tidak diberikan by target, berisiko menghambat program-program pemerintah yang lain, seperti makan siang gratis dan sebagainya,” katanya.

Baca juga: Presiden Prabowo Tata Ulang Penyaluran Subsidi Energi

Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga: Bahlil Ungkap Potensi Nilai Subsidi Energi yang Tak Tepat Sasaran Tembus Rp100 Triliun

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.

"Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT,” tambahnya.