Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahalnya harga hunian membuat masyarakat sulit memiliki rumah yang layak.
Kemahalan harga material properti dan ketimpangan pasokan rumah (backlog) jadi pemicu melambungnya harga rumah.
Pakar kehutanan dan pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora mengatakan untuk mengatasi permasalahan tersebut tentu diperlukan sebuat terobosan mutakhir.
"Bergulirnya isu backlog property dan kemahalan harganya menjadi satu indikator penting untuk menyatakan bahwa supremasi kayu untuk kebutuhan hidup manusia tidak bisa dipungkiri," kata Ricky dalam keterangannya, Rabu (6/9/2017).
Ricky mengatakan kayu memiliki peran yang tidak terbantahkan bagi kehidupan manusia.
Hal tersebut, harus dijadikan dasar untuk memperbaiki kekeliruan besar yang telah dibuat kurun waktu lima dekade lalu di saat politik lingkungan telah dibiarkan "menghancurkan" wood based industry dan ekonomi Indonesia.
"Atas dasar isu lingkungan yang dihembuskan para antek-antek ecoterorism, kita semua telah gegabah dan over-acting dalam membangun sektor kehutanan kita yang menjadi sumber material penting, murah, dan bersifat renewable untuk membangun rumah bagi rakyat," kata Ricky.
Dalam konteks membangkitkan wood based home development, tidak perlu ada keraguan Indonesia memiliki potensi kayu yang lebih dari cukup untuk dipakai membangun perumahan rakyat setiap tahunnya.
Jika dahulu kebutuhan kayu pertukangan selalu diorientasikan untuk dipasok melalui skema hard wood yang umumnya menjadi ciri utama dari produk hutan alam.
Mungkin saat ini berbagai teknologi desain konstruksi, teknologi wood compound, serta pengawetan kayu telah maju sangat pesat untuk mencapai efisiensi penggunaaan kayu secara luas dan murah.
"Jadi, tidak ada alasan lagi mengesampingkan manfaat besar kayu dalam menyokong perumahan," katanya.
Untuk memberdayakan sektor kehutanan bagi pembangunan perumahan rakyat, empat hal penting dan mendesak perlu dilakukan serta diterapkan secara konsisten.
Di antaranya reengineering politik dan kebijakan kehutanan, reengineering politik dan kebijakan tata ruang.
Kemudian reengineering politik dan kebijakan ekonomi kerakyatan, serta mendesain program transisi yang masif serta terukur.