Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, SyahrIzal Sidik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan mendorong agar pemerintah daerah bisa mandiri dalam mencari sumber pendanaan dalam pembangunan proyek infrastrukur.
Guna memacu kemandirian pemda tersebut, Otoritas Jasa Keuangan merilis beberapa Peraturan OJK (POJK) mengenai obligasi daerah, keuangan berkelanjutan (green bonds), dan percepatan proses bisnis (e-registration) hari ini, Jumat (29/12/2017) di Bursa Efek Indonesia.
Tiga aturan yang diluncurkan antara lain, Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah, Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah serta Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
Melalui POJK tersebut, maka pembangunan infrastruktur dapat dipercepat sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan.
Baca: Anies Akan Pantau Peningkatan Kinerja Satpol PP yang Dirotasi
Penerbitan aturan itu bertujuan agar mempermudah Pemerintah daerah dalam menerbitkan obligasi daerah, memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan, dan mempercepat proses layanan kepada stakeholders.
"Dengan adanya obligasi daerah, setiap pemda bisa mandiri mencari sumber pendanaa dalam membangun fasilitas publik. Tidak selalu mengandalkan dana dari APBD atau APBN, tapi bisa pakai obligasi,” ungkap Ketua Komisioner OJK, Wimboh Santoso.
Wimboh menyebut, adanya regulasi tersebut sekaligus menjadi jawaban, pasalnya saat ini banyak pemerintah daerah yang kesulitan membangun infrastruktur di daerah karena keterbatasan pembiayaan.
Selain itu, Penerbitan POJK juga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi ke seluruh pelosok Indonesia.
"Ini menjadii kerja keras bagi kita semua. Nantinya daerah tidak lagi kekurangan membangun infrastruktur," terang Wimboh.
Saat peluncuran tersebut. turut hadir Presiden Jokowi sekaligus menutup perdagangan akhir tahun 2017 bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama BEI Tito Sulistio.