Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pemilihan presiden tahun 2019, berbagai isu ekonomi turut dijadikan komoditas politik. Salah satunya terkait besarnya utang pemerintah.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah memerlukan utang untuk membangun infrastruktur.
Menurut Darmin, pemerintah perlu menarik utang lantaran Indonesia tak memiliki simpanan yang cukup besar sehingga perlu dana tambahan. “Itu juga bukan sesuatu yang berlebihan di luar kontrol, karena rasio utang kita terhadap PDB masih lebih rendah dibanding negara lain,” ujarnya usai rapat koordinasi Selasa (20/3) malam.
Menurutnya, bisa saja pemerintah meredam kenaikan utang. Tapi konsekuensinya, pembangunan infrastruktur akan melambat. “(isu soal tingginya utang pemerintah) Itu hanya dikembangkan ke arah isu politik,” tambah Darmin.
Darmin menyodorkan pilihan, yakni pembangunan infrastruktur untuk menghidupkan ekonomi masyarakat seperti rel kereta, bendungan hingga pelabuhan atau tidak membangun infrastruktur sama sekali yang akan menyebabkan ekonomi masyarakt jalan di tempat.
“Persoalannya membangun infrastruktur bukan setahun-dua tahun, bisa bertahun tahun. Sehingga pengeluarannya sudah terjadi tetapi hasilnya belum dapat karena infrastruktur belum selesai,” imbuh Darmin.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan melaporkan ke Presiden mengenai perkembangan infrastruktur strategis untuk memperjelas proyek yang sudah selesai, sedang dibangun, termasuk jumlahnya.
“Ada beberapa pembangunan sudah berjalan jauh sehingga tidak perlu lama menunggu selesai, sehingga perosalannya itu soal pilihan bukan terpaksa. bisa kurangi utang dan mengurangi pembangunan infrastruktur, mau pilih yang mana?" kata Darmin.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyebut, total utang pemerintah per Februari 2018 telah tembus Rp 4.034,8 triliun atau naik 13,46% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Darmin : Perdebatan soal utang pemerintah jadi isu politik