Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali membahas mengenai rencana pencabutan kebijakan domestic market obligasi (DMO) batubara untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN.
Senin siang tadi (30/7/2018) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat dengan Dirut PLN Sofyan Basir, Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerba Bambang Gatot, Ketua KADIN Rosan Roeslani, dan Asosiasi Pertambangan Batubara membahas hal ini.
Luhut menyebutkan, pertemuan ini belum menghasilkan keputusan apapun terkait DMO batubara. Keputusan maksimal baru bisa ditetapkan tahun depan, namun tidak menutup kemungkinan jika DMO dicabut tahun ini juga.
"Belum (ada keputusan). Kalaupun jadi, kita Jumat akan ketemu lagi, dan Kadin dan APBI kan. Kalaupun jadi, paling tahun depan baru bisa," kata Luhut di kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).
Baca: Andi Mallarangeng: AHY Mirip dengan Bung Karno dan Bung Hatta
Peraturan DMO, disebutkan Luhut, tidak bisa langsung diterapkan karena butuh sosialisasi, perancangan aturan yang matang, dan menghitung seberapa besar pendapatan untuk negara.
Pasalnya rencana pencabutan DMO juga bertujuan untuk meningkatkan ekpor sehingga neraca perdagangan nasional dapat membaik.
Baca: Uji Materi ke MK Tegaskan Sikap Perindo Inginkan Jokowi-JK Dua Periode
"Kita hitung dulu, berapa banyak dampaknya pada penerimaan negara. Kita kan lihat dari mana mana saja. Itu kan lebih mudah kan. Kita hitung kan, dalam sepuluh hari lagi kita finalisasi," tutur Luhut.
Sebelumnya, Luhut menyebut, jika harga DMO dicabut rencananya bakal ada dana khusus untuk mensubsidi PLN.
Akan dihapusnya DMO juga karena rata-rata produksi batu bara kontraktor besar memiliki kalori 5000, dimana kondisi ini tidak sesuai dengan kebutuhan PLN, yang membutuhkan kalori lebih rendah.
"Intinya kita mau cabut DMO, itu seluruhnya, jadi nanti akan diberikan apakah 2 dolar AS sampai 3 dolar AS per ton, seperti sawit, akan ada dana cadangan energi untuk mensubsidi PLN," pungkas Luhut di kompleks Istana Negara, Jumat (27/7/2018).