Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung ancaman pemerintah yang akan membekukan izin operator jasa angkutan daring berbasis aplikasi, jika tak mampu menjamin keamanan dan keselamatan penggunanya.
”Dari perspektif YLKI, perlindungan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen transportasi online itu bukan hanya tanggung jawab mitra driver, tapi juga perusahaan aplikator,” kata Sekretaris YLKI Agus Suyanto, dalam keterangan tertulis.
Hal ini dia katakan terkait kasus pelecehan seksual terhadap penumpang oleh driver Grab yang telah memicu munculnya petisi di laman www.change.org berjudul “Banyak Kasus Pelecehan, Pemerintah Bekukan Izin Operasi Grab!”
YLKI berharap penyelesaian komprehensif atas kasus yang sudah mengorbankan banyak konsumen itu.
Baca: Ahmad Dhani Dituding Galau dan Unggah Foto-foto Lawas Setelah Maia Estianty Menikah, Begini Faktanya
Agus meminta Grab jangan hanya mengutamakan bisnis dengan cara perekrutan mitra pengemudi sebanyak-banyaknya, tetapi mengabaikan keselamatan dan kenyamanan konsumen.
”Jika ke depannya Grab melakukan kesalahan serupa, wajar jika pemerintah me-review izin usahanya. Pemerintah harus menentukan batas toleransi pelanggaran agar dijadikan acuan memberikan sanksi,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengancam akan membekukan operator jasa angkutan daring berbasis aplikasi, jika tak mampu menjamin keamanan dan keselamatan penggunanya.
"Kami akan memberikan peringatan dan evaluasi untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut operasional aplikatornya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, di Jakarta, Senin (5/11).
Menurut Budi Setiyadi, ketika operator tak mampu menjaga keamanan dan keselamatan penggunanya, tahapannya diawali dengan pembekuan operasi. Budi Setiyadi mengaku gusar dan harus bersikap lebih tegas, karena kasus seperti itu sudah berulang kali terjadi.
"Saya sudah sering berkomunikasi dengan para operator (Grab dan Go-Jek), dan mereka menjanjikan pembinaan kepada mitra pengemudinya. Tapi buktinya ada kejadian lagi,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia menduga kasus pelecehan kembali terjadi akibat pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh operator transportasi daring asal Malaysia tersebut, tak menyentuh akar permasalahannya.
“Yaitu sistem rekrutmen yang terlalu longgar. Bahkan, proses perekrutan pengemudinya mungkin seperti beli kucing dalam karung,” paparnya.
Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Transportasi online tersandung isu keamanan, ini jawaban YLKI