Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menggelar pertemuan dengan maskapai penerbangan terkait dengan miskomunikasi dan kesalahpahaman yang terjadi beberapa hari ini terkait dengan naiknya biaya atau tarif surat muatan udara (SMU) yang dinilai memberatkan bisnis pengusaha jasa kiriman ekspres dan logistik.
Ketua Umum Asperindo, M Feriadi dalam keterangan persnya Minggu (10/2/2019) mengatakan, dari pertemuan tersebut kedua pihak sepakat menyelesaikan hal tersebut dengan solusi yang menguntungkan bersama.
"Mengingat bisnis yang berlangsung cepat dan dinamis, serta dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan bisnis masing masing pihak, maka ketidaksepahaman mungkin saja terjadi. Namun kami tetap berkomitmen untuk tetap menjaga suasana tetap kondusif dan akan tetap saling mendukung satu sama lain," ujarnya.
Baca: Ini Dia Lirik Lagu dan Video Klip 80 Juta Cuma 5 Menit Saja Ala Nella Kharisma
Dia menjelaskan, pertemuan dengan maskapai dimaksudkan untuk mengklarifikasi atas beberapa isu
yang berkembang.
“Isu tersebut menurut hemat kami kurang tepat dan kurang kondusif bagi semua
pihak dan stakeholder,” kata Feriadi.
Feriadi menyatakan Asperindo dan anggotanya selama ini tidak pernah menyatakan penghentian pengiriman kargo lewat maskapai penerbangan, dan maskapai juga menyatakan tidak pernah secara resmi menyetop pengiriman barang/kargo dari seluruh anggota Asperindo.
Baca: Tunggu Perpres Terbit, Blue Bird Tertarik Operasikan Taksi Listrik
“Asperindo juga paham atas segala keputusan bisnis yang diambil oleh pihak maskapai serta masing masing pihak untuk
keberlangsungan bisnis dan industri kargo secara jangka panjang,” kata dia.
Feriadi menambahkan, Asperindo juga sepakat dengan maskapai penerbangan untuk sama-sama membangun industri
logistik nasional yang sustainable dan terus meningkatkan komunikasi yang kondusif guna meningkatkan daya saing regional dan global.
"Kami yakin bahwa semua keputusan bisnis yang diambil oleh masing masing pihak dilatarbelakangi
dan dimaksudkan untuk menjaga ekosistem industri angkutan kargo tetap baik. Hal ini demi
keberlangsungan bisnis jangka panjang," kata dia.