Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mulai memikirkan serius untuk memiliki gedung sendiri yang representatif untuk menjalankan aktkivitas kelembagaannya. Sejak berdiri pada akhir 2011, sampai kini OJK belum memiliki gedung sendiri. OJK masih ngantor dengan meminjam gedung milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).
Mengantisipasi hal itu, OJK dan Kemenkeu sepakat menggunakan barang milik negara (BMN) di lokasi LOT-1 kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta untuk lokasi pembangunan gedung sebanyak 2 tower untuk nanti sebagai kantor OJK dan akan diberi nama Indonesia Financial Center.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso secara simbolis meresmikan ground breaking dimulainya pembangunan gedung tersebut melalui prosesi penggalian tanah dan peletakan batu pertama, hari ini, Selasa, (2/4/2019).
Turut hadir dalam acara tersebut. Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dan pejabat di sektor keuangan lainnya.
"Dengan MoU dan peresmian ini bisa beri semangat untuk percepat proses adanya gedung yang dibangun untuk kita ojk dan sektor jasa keuangan untuk bersinergi dan beri kontribusi optimal ke negara RI yang kita cintai ini," kata Wimboh di lokasi pembangunan gedung tersebut.
OJK akan membangun gedung, fasilitas penunjang, dan sarana prasarana lingkungan pada BMN tersebut. Pembangunan gedung, kata Wimboh, akan mempertimbangkan konsep the highest and best use dan ramah lingkungan sebagai platinum green building. Targetnya, pembangunan sudah rampung pada 2021 mendatang.
"Kami sudah sempat berdiskusi dengan pak gubernur DKI (Anies Baswedan) agar jadi ramah lingkungan, platinum green building," jelasnya.
Untuk biaya pembangunan, Wimboh mengatakan dananya berasal dari iuran yang dibayar perusahaan-perusahaan di sektor jasa keuangan setiap tahunnya.
"Kami sadar tidak mudah bangun gedung ini tapi dengan sinergi semua pihak kami akan libatkan berbagai instansi pemerintah, para ahli agar proses pembangunan menjaga prinsip good governance," jelasnya.
Baca: United Tractors Tawarkan Paket Perawatan dan Perbaikan Bus Scania, Mulai dari Rp 3,2 Jutaan
"Kami akan bentuk tim kerja jalankan seluruh proses termasuk perizinan, pembangunan gedung kantor dan pemanfaatan. Dengan Kemenkeu bentuk tim bersama," tambahnya.
Di kesempatan sama, Sri Mulyani mengatakan skema kerja sama ini merupakan wujud perhatian pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan OJK serta sebagai bagian dari upaya dalam peningkatan peran OJK dalam mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan.
"Total nilai aset yang dikelola Kemenkeu Rp 107 triliuun. Sebagian aset dimanfaatkan untuk pembangunan gedung kantor untui dukung kelancaran pelaksaan OJK yang sgt krusial untuk mengawasi sektor jasa keuangan," kata Sri Mulyani.
"Ojk selama ini belum punya gedung sendiri, institusi ini sebagian benih BI dan kemenkeu. Sekarang akan bisa punya kantor sendiri. Dengan punya gedung sendiri kinerja, peran dan tanggung jawab OJK akan dilaksanakan semakin baik," tambahnya.
Sri Mulyani juga meminta agar proses pembangunan dilaksanakan secara baik dan mematuhi segala peraturan yang ada.
"Saya berharap secara simbolis MoU ini juga jadi wahana untuk perkuat sinergi kita di antara lembaga-lembaga KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan kemampuan kita jaga stabilitas sektor keuangan. Semoga pembangunan bebas dari kepentingan dan praktik korupsi," tegasnya.