Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan data realisasi investasi periode Triwulan III (Juli-September) tahun 2019 yang mencapai Rp 205,7 triliun atau meningkat sebesar 18,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018.
Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan capaian ini faktor Pemilihan Umum pada April 2019 lalu yang terlaksana dengan damai sehingga menunjukkan sinyal positif dan berdampak pada nilai realisasi Triwulan III tahun 2019, yang meningkat sekitar 2,6 persen dibandingkan Triwulan II tahun 2019 lalu.
“Hal ini mengindikasikan kegiatan investasi kembali menggeliat, sehingga target realisasi investasi tahun 2019 besar kemungkinannya akan tercapai pada Triwulan IV ini,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta Kamis (31/10/2019).
Baca: Ternyata Ini Alasan Jokowi Pilih Bahlil Lahadalia Jadi Kepala BKPM
Selama triwulan III tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 100,7 triliun (naik 18,9 persen) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 105,0 triliun (naik 17,8 persen) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.
Penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang, terdiri dari 109.475 orang pada proyek PMDN dan 103.106 orang pada proyek PMA.
Lima negara asal PMA terbesar Triwulan III tahun 2019, antara lain: Singapura (US$ 1,9 miliar, 27,1 persen); Belanda (US$ 1,4 miliar, 20,0 persen); R.R. Tiongkok (US$ 1,0 miliar, 14,3 persen); Jepang (US$ 0,9 miliar, 12,9 persen); dan Hong Kong, RRT (US$ 0,4 miliar, 5,7 persen).
Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) periode Triwulan III tahun 2019 berdasarkan sektor usaha (lima besar) yaitu: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 39,3 triliun, 19,1 persen); Listrik, Gas dan Air (Rp 39,1 triliun, 19,0 persen); Konstruksi (Rp 16,9 triliun, 8,2 persen); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 16,4 triliun, 8,0 persen); serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 15,6 triliun, 7,6 persen).
“Selanjutnya BKPM akan bekerja secara lebih efisien, sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi, melalui koordinasi dan kolaborasi yg lebih intens dengan Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah. Baik dalam pelayanan perizinan maupun untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor dalam merealisasikan investasinya”, lanjutnya.