Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran kabinetnya bahwa penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 masih rendah dan baru mencapai 19 persen per 22 Juli 2020.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menilai, tidak masuk akal jika pemerintah kesulitan merealisasikan anggaran stimulus penanganan Covid-19.
"Saya pikir tidak masuk akal jika pemerintah terus saja beralasan kesulitan merealisasikan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Bukankah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 untuk mengakselerasi belanja negara terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)?" ujar Netty, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (28/7/2020).
Bahkan, Netty mengungkap dalam Ketentuan khusus yang diatur terkait Program PEN terdapat pemberian kewenangan pada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran.
Baca: Serapan Anggaran Stimulus Covid-19 Cuma 19 Persen, Jokowi Kembali Sentil Menteri Kabinetnya
"Jadi aneh kan jika penyerapan anggaran rendah. Sektor kesehatan misalnya, baru 7 persen dari 19 persen alokasi anggaran kesehatan yang terrealisasi. Padahal permasalahan insentif tenaga kesehatan, santunan bagi tenaga kesehatan yang gugur, pembayaran klaim RS, penyediaan APD, obat dan vaksin, laboratorium, ventilator, dan sarana prasarana layanan kesehatan lainnya harus segera dituntaskan," kata dia.
Baca: Serapan Anggaran Covid-19 Rendah, PKS Sentil Jokowi: Presiden Mesti Lihat Akar Masalahnya
Pemerintah seharusnya mengetahui anggaran yang dialokasikan adalah instrumen untuk menyelesaikan masalah, bukan sekedar angka yang disusun secara teknokratis. Sehingga kebijakan politik anggaran seharusnya diikuti dengan realisasi penyerapannya.
Politikus PKS tersebut mengingatkan bahwa rakyat yang sakit dan terkena dampak tak dapat menunggu. Menurutnya rakyat juga tahu anggaran Covid-19 yang sangat besar itu diperoleh dari utang yang menjadi beban negara.
"Jadi jangan salahkan rakyat jika pemerintah dianggap gagap dan gagal paham dalam menangani pandemi," imbuhnya.
Netty mengaku khawatir evaluasi dan kegusaran Presiden Jokowi terhadap para menteri terkait realisasi anggaran menjadi gambaran betapa buruknya mekanisme komunikasi dan koordinasi di dalam pemerintah selama ini. Jika benar demikian, dia menyayangkan karena rakyat yang menjadi korban.
Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan pembentukan komite adalah untuk menyelesaikan masalah. Bukannya malah menjadi beban baru dan menambah kerumitan penanganan covid-19.
"Adapun terkait usulan presiden kepada para menteri untuk merevisi regulasi dan melakukan shortcut, saya mengingatkan jangan sampai menjadi temuan baru dalam pelanggaran tata negara, pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara jika dilakukan dengan tergesa-gesa dengan dalih mempercepat proses kebijakan. Saya meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, untuk sama-sama mengawasi jalannya proses penanganan Covid-19 ini," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajaran kabinetnya mengenai belum optimalnya penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Data terkahir pekan lalu atau 22 Juli 2020, dari Rp 695 triliun, penyerapan anggaran stimulus baru Rp 135 triliun.
"Sekali lagi baru 19 persen, di perlindungan sosial 38 persen, di UMKM 25 persen ini termasuk penempatan dana di Himbara 30 triliun, di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Pengarahan pada Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar secara virtual, Senin, (27/7/2020).
Termasuk menurut Presiden penyerapan anggaran untuk dukungan sektoral serta pemerintah daerah yang baru terserap 6,5 persen, dan penyerapan untuk insentif usaha yang baru 13 persen.
"Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat sehingga masalah yang tadi saya sampaikan serapan anggaran belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan," katanya.
Presiden kembali menyentil jajaran kabinetnya untuk membuat terobosan dan bekerja extraordinary dalam menangani Pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Misalnya, apabila percepatan penanganan terhambat regulasi, maka ia meminta para menteri segera merevisi regulasi tersebut.
"Agar segera ada percepatan, lakukan shortcut, lakukan perbaikan, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah, saya kira ini penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura untuk menangani krisis ini betul-betul ada," pungkasnya.