News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Premium dan Pertalite akan Dihapus

Soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Fraksi PKS: Tidak Tepat Waktu, Akan Memberatkan Beban Rakyat

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

SPBU Pertamina.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menolak wacana Direktur Pertamina, Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite.

Menurut Mulyanto data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menyebut penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite secara serta-merta akan memberatkan rakyat, yang masih menanggung beban pandemi Covid-19.

Baca: Soal Program Ganti Premium dengan Pertalite, Menteri ESDM : Untuk Kurangi Masalah Polusi 

"Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini," ujar Mulyanto kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, (31/8/2020), Dirut Pertamina Nicke Widyawati, menyampaikan rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite.

Nicke menilai saat ini terjadi penurunan permintaan Premium dan terjadi peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemi sekalipun.

Baca: Premium dan Pertalite Masih Tersedia di Pasaran, Pertamina Minta Masyarakat Tidak Khawatir

"Yang saya amati di lapangan, permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi. Yang terjadi bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi," kata Mulyanto.

"Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu," imbuh Mulyanto.

Mulyanto mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015; standar EURO 4, serta Permen KLHK No. 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih.

Namun, pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.

Ketentuan aturan itu harus dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Bukan sekedar latah dan gengsi dengan negara-negara di Eropa yang sudah maju. 

Baca: Benarkah Pertamina Bakal Hapus Premium dan Pertalite?

"Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan.

Masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih, karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka," ujarnya.

"Tapi masyarakat juga rasional. Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah," pungkas Mulyanto.

 
 
 
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini