Baca tanpa iklan
"Mal-mal di daerah sekitar Jakarta ramai limpahan dari Jakarta, intinya bukan disitu,
ramainya weekend saja."
"Namun, pusat belanja yang sudah memberi protokol kesehatan harus pemerintah beri kepastian usaha, jangan semua disamaratakan," ujarnya.
Baca: Pusat Perbelanjaan Klaim Kehilangan Omset Rp 200 Triliun karena PSBB
"Jangan semua (di Jakarta) tutup, ada tempat lain tidak ada protokol kesehatan justru buka. Ini yang penting sehat dulu," katanya.
Dia menyatakan, anggota Hippindo di sekitar Jakarta patuh terhadap protokol kesehatan karena konsumen juga mengutamakan itu.
"Kalau di daerah penyangga boleh untuk makan di tempat, di sana kami lakukan protokol kesehatan ketat. Maksudnya kalau usaha sudah jalan, konsumen cerdas pastikan kesehatan dulu daripada makan-makan," ujarnya.
Sementara itu, Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan,
khawatir pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta semakin
diperpanjang. Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, hal itu karena kasus
positif virus corona atau Covid-19 masih naik terus.
"Khawatir PSBN makin diperpanjang karena tren kasus positif terus naik. Padahal
maksud PSBB untuk kurangi kasus positif," ujarnya.
Menurut Widjaja, jika ini berlarut maka beberapa tenant misalnya makanan dan
minuman yang tadinya sudah rumahkan karyawan akan meningkat jadi pemutusan
hubungan kerja (PHK). "Kalau sudah PHK terhadap penyewa mempengaruhi
perusahaan (pusat belanja). Kalau penyewa tenant kolaps, tentunya berdampak ke
pusat perbelanjaan," katanya.
Disisi lain, dia menambahkan, berharap pemerintah menangani dampak kesehatan
karena pihaknya tidak tahu jumlah kasus positif Covid-19 kapan menurunnya.
"Harus kita antisipasi, kami bersama pemerintah berusaha turunkan kasus positif Covid-
19. Namun, di satu sisi perusahaan tenan sudah kehabisan tenaga, di sisi lain kasus positifnya kami tekan dari pusat perbelanjaan," pungkas Widjaja.
PT Danareksa menyatakan, kelas menengah ke atas tidak bisa lagi banyak melakukan
konsumsi karena dampak pandemi corona atau Covid-19. Kepala Ekonom Danareksa
Moekti Prasetiani Soejachmoen mengatakan, kalangan borjuis ini biasanya belanja
barang mewah ke mal-mal, tapi sekarang tidak bisa karena pembatasan sosial berskala
besar (PSBB).
"Jadi, akhirnya mereka juga tidak bisa konsumsi. Kalau misalnya mereka konsumsi
barang mewah gitu ya kan harus pergi ke mal gitu ya tidak bisa," ujarnya.
Sementara, Moekti menilai barang-barang mewah belanjaan kalangan tersebut juga
tidak ada di platform online, sehingga konsumsinya tertahan."Tidak ada di platform
online, mereka sekali transaksi Rp 200 juta atau Rp 300 juta. Itu kan tidak sedikit, tapi
mereka masih tidak mau pergi ke mal karena khawatir penyebaran Covid-19," katanya.
Selain itu, dia menambahkan, kalangan menengah atas juga banyak menghabiskan
uangnya untuk berwisata dan itu juga tidak bisa, sehingga sulit mendorong
perekonomian."Kita bisa lihat bahwa kelas menengah ke atas tuh kan banyak
konsumsinya adalah untuk travelling, untuk sementara waktu tidak bisa dilakukan.
Konsumsi mereka besar, bisa gerakkan ekonomi Indonesia," pungkasnya.(Tribun
Network/van/wly)