Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia, telah mengimpor vaksin corona virus disease 2019 (Covid-19) yang didatangkan dari China, Minggu (6/12) malam.
Adapun jumlah vaksin yang diimpor menurut dokumen 1,2 juta vial 1 dosis vaksin dan 568 vial 1 dosis vaksin untuk sampel pengujian.
Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba, Pemerintah Harus Sabar Tunggu Hasil Uji Keamanan dan Efektifitas
Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba di Indonesia, Kota Depok Menjadi Penerima Pertama
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Cristallin mengatakan ekonomi tahun depan dihadapkan lebih baik dari tahun ini. Secara data, pasca ekonomi kontraksi dalam di kuartal II-2020 sebesar minus 5,32%, produk domestik bruto (PDB) di mulai menuju arah pemulihan di kuartal III-2020 minus 3,49%, dan di kuartal IV-2020 diprediksi mendekati level 0%.
Masyta melihat perkembangan berbagai indikator penguatan ekonomi terus berlanjut di awal kuartal IV-2020 dan diharapkan terus hingga akhir tahun dan tahun 2021. Namun, pemulihan ekonomi akan sangat tergantung dari pandemi yang tidak hanya tergantung pada vaksin saja, tapi juga kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
“Dalam skenario optimis, mengasumsikan penanganan pandemi baik dan vaksin ditemukan, kita bisa melihat perbaikan ekonomi di berbagai sisi,” kata Masyita kepada Kontan.co.id, Jumat (4/12).
Perbaikan ekonomi juga terlihat dari seluruh aspek PDB baik itu konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perdagangan internasional, dan konsumsi pemerintah. Oleh karenanya kondisi di kuartal IV-2020 ini akan menentukan laju ekonomi awal tahun 2021.
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2020, otoritas fiskal menyampaikan telah menghitung ada Rp 1.067,2 triliun anggaran belanja yang segera digunakan pada November-Desember 2020. Total belanja tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Masyita, tentu saja pendorong pertumbuhan tertinggi berada di konsumsi pemerintah sebagai kebijakan kontrasiklus, hal ini tergambar dari konsumsi pemerintah di dalam PDB.
Konsumsi pemerintah punya efek domino menyumbang angka konsumsi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendorong sektor permintaan seperti perlindungan sosial, subsidi listrik, restrukturisasi kredit dan bantuan produktif untuk pemilik UMKM.
Selain itu juga membantu di sisi investasi. Sementara itu, pemerintah saat ini juga melanjutkan reformasi struktural salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perekonomian.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengamanatkan Sovereign Wealth Fund (SWF) yang diharapkan dapat meningkatkan aliran investasi jangka panjang ke Indonesia untuk dapat membangun infrastruktur yang bisa meningkatkan konektivitas wilayah.
“Bayangkan jika Indonesia bisa menciptakan wilayah sumber pertumbuhan baru di luar Jawa, tentu dampaknya akan sangat luar biasa,” ujar Masyita.
Di sisi lain, Masyota mengklaim potensi pertumbuhan Indonesia sangat tinggi dengan jumlah middle class dan aspiring middle class yang melebihi 180 juta. “Ini adalah modal sumber daya manusia yang akan terus ditingkatkan,” kata dia.
Masyita menambahkan, dari sisi APBN 2021 dirancang dengan fokus pada terus menjaga proses pemulihan ekonomi akibat pandemi dan transformasi struktural untuk pertumbuhan jangka panjang. Dus, kebijakan strategis APBN 2021 diarahkan kepada enam hal.
Pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 550 triliun melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Kedua, anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun dialokasikan untuk antisipasi pengadaan vaksin dan vaksinasi, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketiga, perlindungan sosial sebesar Rp 408,8 triliun dengan prioritas antara lain program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, kartu sembako, dan penerima iuran bantuan (PBI) JKN. Keempat, infrastruktur sebesar Rp 417,4 triliun dengan arah penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Kelima, ketahanan pangan sebesar Rp 99 triliun untuk meningkatkan produksi pangan, revitalisasi sistem pangan nasional, dan pengembangan food estate. Keenam, teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) sebesar Rp 26 triliun sebagai optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik.
Ketujuh, sektor pariwisata sebesar Rp 14,2 triliun untuk mendorong pembangunan dengan fokus lima kawasan super prioritas dan pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Setali tiga uang, pemerintah meyakini dengan adanya tren pemulihan ekonomi pasca pandemi ditambah kebijakan APBN 2021, ekonomi tahun depan bisa tumbuh 5% secara tahunan.
Artikel Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Vaksin corona tiba, bagaimana dampaknya terhadap pemulihan ekonomi Indonesia?