Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, usaha penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditunjang oleh teknologi dan digitalisasi tidak berlangsung tanpa masalah dan tantangan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan aduan yang diterima pihaknya paling banyak dari konsumen di sektor jasa keuangan sebesar 33 persen.
Baca juga: YLKI: Masyarakat Konsumen Jadi Korban Inkonsistensi Pemerintah Tangani Covid-19
"Aduan yang kami terima di jasa keuangan 33 persen, e-commerce 12,7 persen, dan telekomunikasi 8,3 persen," ujarnya dalam webinar 11th Kompas100 CEO Forum “Digitization; Catching Up with The New Era of Consumer” secara virtual, Kamis (14/1/2021).
Baca juga: YLKI: Masih Ada Maskapai yang Tak Mematuhi Protokol Kesehatan di Dalam Pesawat
Menurut Tulus, perubahan perilaku konsumen selama pandemi Covid-19 meninggalkan berbagai tantangan dan pekerjaan rumah, baik bagi pemerintah maupun para pelaku usaha.
“Berbagai pengaduan tidak hanya tentang kemampuan perusahaan dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas. Namun, juga tentang literasi digital dan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang masih rendah, sehingga nilai atau manfaat yang disampaikan oleh perusahaan tidak dapat diterima secara baik oleh konsumen” katanya.
Baca juga: YLKI: Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Khusus Libur Natal, Tahun Baru Terkesan Belum Jelas
Di sisi lain, dia menambahkan, pengembangan infrastruktur digital dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan literasi digital dan IKK sangat penting untuk dilakukan agar Indonesia dapat menghadapi masa depan yang lebih baik.
Selanjutnya, berbagai perubahan perilaku konsumen atau masyarakat Indonesia telah memberikan tantangan besar terhadap pemerintah dan perusahaan.
Hal ini dinilainya tidak lepas dari adopsi teknologi dan digitalisasi yang memainkan peran penting dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
"Penanggulangan dalam berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial," pungkas Tulus.