News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Polemik Impor Beras

Pemerintah Ngotot Impor Beras 1 Juta Ton, Komisi IV DPR : Kasihan Petani, Babak Belur Terus

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini disaat panen raya di berbagai daerah. 

"Saya tidak habis pikir, petani sampai bulan Mei ini akan panen raya, kok malah mau impor, apa tidak kasihan dengan nasib petani?" kritik anggota Komisi IV DPR Daniel Johan saat dihubungi, Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, rencana impor saat ini sangat tidak tepat, dan belum tentu Bulog juga siap menampung beras impor karena impor pada tiga tahun lalu saja, masih tersisa ratusan ribu ton beras. 

Bila alasannya untuk stok atau cadangan beras, kata Daniel, pemerintah seharusnya beli beras dari petani sebanyak-banyak dengan harga yang baik. 

Baca juga: Anggota DPR Ini Heran, Petani Dipacu Produksi Beras, Tapi Pemerintah Malah Mau Impor 1 Juta Ton

Terlebih, saat ini pemerintah sedang menjalankan program food estate di beberapa daerah. 

"Tujuan awal food estate untuk memenuhi kebutuhan pangan secara nasional, harus ditunjukan hasil dari food estate yang sudah berjalan, kasihan petani babak belur terus karena disuruh produksi sebanyak-banyaknya namun pada akhirnya harga gabah anjlok, petani rugi, karena kebijakan yang tidak tepat waktu," paparnya. 

Baca juga: Rencana Impor Beras Dinilai Hanya Akan Bebani Petani Dalam Negeri

"Kapan kita mau mewujudkan kemandirian, apalagi kedaulatan di bidang pangan bila seperti ini, saya mohon jangan lakukan impor disaat petani sedang panen raya," sambung politikus PKB itu. 

Danie menyebut produksi padi pada tahun ini, berdasarkan data BPS akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 26,56 persen dengan luas lahan 4,86 juta hektare. 

"Beri kesempatan bagi petani untuk menikmati hasil panen padi dengan harga yang pantas, jangan dibuat rugi dengan adanya rencana impor tersebut," ucapnya. 

"Kasihan juga Presiden Jokowi yang baru saja meminta untuk jangan pakai produk impor, dan sebaliknya gencarkan pakai produk sendiri, kebijakan ini yang harus didukung sepenuhnya," kata Daniel.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini