Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bambang Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Kerja Migas Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), Alex Noerdin, mengharapkan seluruh pemangku kebijakan mendukung alih transisi Wilayah Kerja Migas (WK) Rokan, dengan cara mencari terobosan yang baik demi lancarnya proses alih kelola ini.
Dalam hal ini Alex juga menegaskan, pengelolaan WK tersebut mampu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, khususnya Riau.
"Pengelolaan Rokan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Riau," jelas Alex Noerdin dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).
"Ini demi kesejahteraan bagi bangsa negara dan daerah. Jadi harus dipastikan kepentingan daerah di sini," lanjutnya.
Diketahui, peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina (Persero), masih dalam proses transisi.
Pengelolaan salah satu blok minyak terbesar di Indonesia tersebut diharapkan tetap menjaga produksi dan memberikan manfaat besar bagi Riau dan juga Indonesia.
Baca juga: Penuhi Syarat Sistem Pengelolaan Penggunaan Energi, Pertamina Hulu Mahakam Raih ISO 50001:2018
Pertamina berkomitmen akan memaksimalkan potensi Blok Migas Rokan bukan saja untuk menyuplai kebutuhan nasional, tapi juga mendongkrak pembangunan ekonomi di Riau.
Pertamina melalui Subholding Upstream yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE), menegaskan komitmen Pertamina terkait serapan tenaga kerja di Blok Rokan.
Direktur Utama PHE, Budiman Parhusip mengatakan, pihaknya akan melakukan transfer of employment terhadap pekerja CPI di WK Rokan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya dengan pihak-pihak terkait.
Dia menambahkan, pihaknya melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Riau, termasuk komitmen untuk melakukan kegiatan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Baca juga: Pemerintah Terus Pantau Peralihan Blok Rokan, Begini Progresnya
Program TJSL akan diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Riau di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perencanaan program TJSL ini juga melibatkan pemerintah daerah.
"Adapun program Local Business Development (LBD) yang di bangun dan dilaksanakan oleh CPI saat ini, terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Diperlukan koordinasi dengan CPI untuk mendapatkan skema dan data 260 kontrak LDB sebelum dilakukan sosialisasi," ujar Budiman.