Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi RI yang dilihat dari produk domestik bruto (PDB) terkontraksi minus 0,74 persen di kuartal I 2021 (year on year/yoy).
Kepala BPS Suhariyanto menerangkan meski terkontraksi secara tahunan, pergerakan ekonomi mengalami perbaikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020 yakni minus 2,19 persen yoy.
"Perbaikan ini terlihat dari triwulan II 2020 kita terkontraksi sangat dalam 5,32 persen, kemudian triwulan III 2020 kita masih terkontraksi lagi 3,49 persen. Dan di triwulan I 2021 ini kontraksi kita hanya 0,74 persen," tutur Suhariyanto dalam paparannya, Rabu (5/5/2021).
Menurutnya, indikator ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi RI akan semakin nyata.
"Kami berharap ke depan pemulihan ekonomi yang ditargetkan 2021 betul-betul bisa terwujud," ujarnya.
Suhariyanto menerangkan sebanyak 64,56 persen PDB triwulan I 2021 berasal dari lima sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.
"Terutamanya pertanian dan industri yang memiliki banyak pekerja serta memberi kontribusi besar terhadap PDB," imbuhnya.
Sementara pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2021 secara kuartalan (Q to Q) tercatat minus 0,96 persen dibandingkan posisi triwulan IV 2020.
Baca juga: Resesi Berlanjut, Ekonomi RI Kuartal I 2021 Minus 0,74 Persen
Capaian ini sekaligus membuat ekonomi RI masih mengalami resesi karena belum mampu tumbuh positif seperti sebelum Covid-19.
“Apa yang kita capai di triwulan I 2021 ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan," kata Suhariyanto.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat konsumsi pemerintah secara year-on-year hanya tumbuh sebesar 2,96 persen di triwulan I 2021.
Suhariyanto menyampaikan pertumbuhan terjadi karena peningkatan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial (APBN).
Menurutnya, realisasi belanja barang pada periode kuartal pertama tahun ini sebesar 40,51 persen dan jasa sebesar 16,52 persen sedangkan belanja pegawai mengalami kontraksi 2,01 persen.
Baca juga: Ekonom: Penanggulangan Pandemi Jalan Indonesia Keluar dari Risiko Resesi Ekonomi
"Ini berlaku untuk semua komponen barang dan jasa kecuali belanja perjalanan dinas akibat adanya kebijakan pembatasan," kata Suhariyanto.