Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat keuangan Ariston Tjendra menyarankan pemerintah untuk mencari pembiayaan utang demi menjalankan kebutuhan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Hal tersebut diperlukan juga sebagai langkah untuk menutupi defisit APBN akibat belanja pemerintah yang membengkak oleh PPKM darurat selama 2 pekan.
"Anggaran pemerintah memang selalu defisit atau selalu kurang. Jadi, pemerintah perlu mencari pembiayaan lewat penerbitan surat utang atau mencari utangan secara bilateral ataupun multilateral untuk menutupi defisit," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Kamis (15/7/2021).
Ariston juga menyarankan kepada pemerintah agar merealokasi anggaran supaya kebutuhan warga tetap bisa dipenuhi akibat perluasan penyekatan di Jabodetabek hingga wacana PPKM darurat diperpanjang
Baca juga: BPS: Neraca Perdagangan Juni 2021 Surplus 1,32 Miliar Dolar AS
"Kalau terjadi PPKM darurat tambahan, tentu harus ada pos-pos anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 ini," katanya.
Baca juga: Impor Indonesia Melonjak 21,03 Persen di Juni 2021, Komoditi Asal China Merajai
Dia menambahkan, soal perluasan penyekatan harusnya merupakan bagian dari PPKM darurat saat ini.
Tujuannya agar menurunkan mobilitas dan membatasi aktivitas ekonomi akibat banyak masyarakat yang terdampak karena kegiatan usaha dibatasi, mobilitas berkurang.
"Jadi, PPKM darurat memang harusnya ada bantuan sosial yang disalurkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak," pungkasnya.