PPKM Tak Kunjung Usai, Pengamat Sebut Ekonomi Nasional Bisa di Bawah 3,7 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan ekonomi nasional mampu tumbuh di angka 3,7 persen sampai dengan 4,5 persen di tahun 2021.

Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan, target tersebut berpotensi tak tercapai.

Hal tersebut dikarenakan adanya perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 sampai 4, yang masih terus dilakukan pemerintah pusat hingga kuartal III tahun ini.

Pembatasan mobilitas ini tentunya akan memukul pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

“Karena PPKM darurat berjalan di kuartal III, maka sektor konsumsi rumah tangga akan terpukul dan akan terkontraksi.

Kalau kasusnya makin tinggi, potensi kontraksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 sangat besar,” jelas Abra dalam diskusi public secara virtual, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Perpanjangan PPKM Level 4 Tuntut Komitmen Pemerintah Daerah

“Tetapi dengan tren kasus (Covid-19) yang sekarang tidak terkendali, target ini akan bisa meleset.

Bahkan lembaga-lembaga internasional juga sudah berkali-kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” sambungnya.

Sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, PPKM Darurat akan menahan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2021.

Awalnya Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen tahun 2021 perlu direvisi.

Kemudian Pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 ini berada pada rentang 3,7 persen sampai 4,5 persen.

Abra juga mengungkapkan, Pemerintah di satu sisi boleh saja optimis.

Namun dengan adanya lonjakan kasus aktif Covid-19, negara harus berpikir realistis.

Maka dari itu, Abra mengimbau agar Pemerintah mampu mengantisipasi apabila ekonomi tumbuh di bawah dari target yang dicanangkan.

“Pemerintah boleh optimis, tapi di satu sisi harus realistis juga,” ucap Abra.

“Perlu ada antisipasi apabila ekonomi kita tidak sesuai target. Kira-kira apa yang berdampak kepada sosial dan juga ekonomi, serta langkah antisipasi apa terkait APBN,” pungkasnya.