Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta menyebut kebijakan pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR, tidak berdampak besar terhadap kinerja perhotelan yang saat ini tertekan pandemi Covid-19.
"Tidak akan menolong banyak lah, tidak semua anggota DPR yang isoman, kalau jumlah anggota 500-an, paling hanya 50 orang yang isoman," ujar Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).
Baca juga: PHRI: Pemerintah Rem Lima Kali Gasnya Sekali, Lama-lama Mati Kalau Begitu
Menurut Sutrisno, jumlah hotel yang ada di DKI Jakarta saat ini sebanyak 990 unit, dan misalnya satu hotel tersedia 100 kamar, maka jumlahnya mencapai 99 ribu kamar.
"Jadi mestinya bukan hanya anggota DPR, tapi dibuka untuk yang lebih luas, masyarakat. Jadi hotel yang ikut lebih banyak," tuturnya.
Baca juga: Kesaksian Pemilik Warung: Korban Kekerasan Oknum TNI AU di Merauke Sering Datang Dalam Kondisi Mabuk
Sutrisno pun mengaku, hingga saat ini belum mengetahui berapa hotel yang telah bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal DPR untuk melayani anggota dewan isolasi mandiri.
"Belum tahu saya yang sudah kerja sama, saya juga baru tahu ini," ucap Sutrisno.
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyediakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) bagi para anggota DPR dan seluruh staf yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Hal itu berdasarkan surat bernomor SJ/09596/SetjenDPR RI/DA/07/2021 perihal fasilitas isolasi mandiri untuk anggota dewan yang terpapar Covid-19 dan diteken oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.
Saat dikonfirmasi, Sekjen DPR RI Indra Iskandar membenarkan hal itu. Dia menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isoman tersebut.
"Tentu kerja sama kami dengan Ibis dan Oasis. Ini pun ya doa kami mudah-mudahan tak ada yang masuk ya. Itu kan cuma untuk prepare kami," kata Indra kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).
Indra mengungkapkan, bahwa fasilitas isoman di hotel tersebut terkait adanya keluhan dari anggota Dewan lantaran beberapa rumah jabatan DPR di Kalibata dipakai untuk isoman.
Mereka khawatir hal itu akan menimbulkan risiko tinggi penularan Covid-19 di Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR.
"Ada beberapa anggota yang saya sampaikan beberapa minggu lalu yang positif tinggal di rumah kompleks Kalibata, itu juga dikomplain oleh anggota lain karena berisiko menularkan bagi lingkungan. Tentu ini menjadi masalah," ujarnya.
PHRI Jakarta: Kalau Dua Minggu ke Depan Masih Ada PPKM, Ancur Kita
Pemberlakuan PPKM Level 4 sejak 3 Juli hingga 25 Juli 2021, telah menekan okupansi hotel di wilayah DKI Jakarta.
"Kalau seperti ini lagi, dua atau tiga minggu ke depan ancur lah. Kemungkinan banyak yang tutup hotel," kata Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono saat dihubungi, Sabtu (24/7/2021).
Baca juga: PHRI: Pemerintah Rem Lima Kali Gasnya Sekali, Lama-lama Mati Kalau Begitu
Menurut Sutrisno, okupansi hotel di Jakarta selama PPKM Level 4 hanya pada kisaran 5 persen sampai 15 persen, padahal sebelumnya bisa mencapai 20 persen hingga 40 persen.
"Kalau okupansi 5 persen, bagaimana bisa menutupi biaya-biaya operasional," ucapnya.
Baca juga: PHRI Sebut Sekitar 1.500 Restoran Tutup Permanen
Sutrisno pun meyakini, beberapa hotel di Jakarta telah menutup operasinya secara permanen karena tidak sebanding pemasukan, dan pengeluaran yang ditanggung pelaku usaha.
"Kalau anggota PHRI di Jakarta, saya belum terima laporan ada penutupan. Tapi bukan berarti tidak ada, di Jakarta itu kan ada sekitar 950 hotel, tidak semua jadi anggota kami. Saya kira yang bukan anggota kami banyak yang kesulitan," tuturnya.
Untuk mencegah penutupan hotel lebih banyak, Sutrisno berharap ke pemerintah memberikan berbagai relaksasi pajak dan listrik ke pelaku usaha hotel.
"Kami meminta dibantu menurunkan biaya-biaya, segala macam pajak, listrik dan lainnya," kata Sutrisno.
Pengusaha Restoran Jual Mobil Hingga Piring untuk Bertahan di Tengah Pandemi
Pengusaha restoran pada saat ini telah menjual aset yang dimilikinya untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19, dan pemberlakuan PPKM Level 4.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran, Emil Arifin saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).
"Satu setengah tahun, kami hanya mengendalikan kerugian. Pinjam bank, bank tidak kasih, mau minta siapa lagi? Jadi jual mobil, jual ini," ujar Emil.
Baca juga: 6 Syarat Penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta, Berikut Wilayah PPKM Level 4 yang Pekerjanya Dapat BSU
Menurutnya, penjualan aset pribadi untuk mempertahankan restoran banyak dilakukan pengusaha agar tetap bisa menjalankan roda bisnisnya.
"Misalnya dia ada enam cabang, dia tutup empat cabang. Alat-alat dapurnya bisa dijualin untuk biaya operasional restoran lainnya, mobil dijual, furniturenya dijual, piring-piringnya dijualin," tuturnya.
Selain menjual aset, kata Emil, pengusaha restoran juga terpaksa memangkas jumlah karyawannya, yang awalnya 20 orang menjadi enam orang.
Baca juga: Subsidi Gaji Rp 1 Juta, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali yang Pekerjanya Dapat Subsidi
"Jadi kami sudah pencak sikat abis. Kami sepakat basmi Covid-19, cuman caranya ini harus gas dan rem. Pemerintah sudah katakan kita hidup bersama Covid, tapi selama ini rem terus, rem lima kali gasnya sekali, lama-lama mati kalau begitu," tuturnya.
Emil pun menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mengajak diskusi pelaku usaha restoran dalam menjalankan kebijakan pembatasan pergerakan orang seperti PSBB maupun PPKM.
"Persoalannya bukan diperpanjang PPKM atau tidak, tapi soal kepastian. Sekarang dibuka kami siap, tapi nanti tiba-tiba disuruh tutup, ini sudah 12 kali PSBB ataupun PPKM," papar Emil.
PHRI: Pemerintah Rem Lima Kali Gasnya Sekali, Lama-lama Mati Kalau Begitu
Pengusaha restoran saat ini telah menjual aset yang dimilikinya untuk bertahan di tengah pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM Level 4.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran, Emil Arifin saat dihubungi Tribun, Jumat (23/7/2021).
"Satu setengah tahun, kami hanya mengendalikan kerugian. Pinjam bank, bank tidak kasih, mau minta siapa lagi? Jadi jual mobil, jual ini," ujar Emil.
Menurutnya, penjualan aset pribadi untuk mempertahankan restoran banyak dilakukan pengusaha agar tetap bisa menjalankan roda bisnisnya.
"Misalnya dia ada enam cabang, dia tutup empat cabang. Alat-alat dapurnya bisa dijualin untuk biaya operasional restoran lainnya, mobil dijual, furniturenya dijual, piring-piringnya dijualin," tuturnya.
Selain menjual aset, kata Emil, pengusaha restoran juga terpaksa memangkas jumlah karyawannya yang awalnya 20 orang menjadi enam orang.
"Jadi kami sudah pencak sikat abis. Kami sepakat basmi Covid-19, cuman caranya ini harus gas dan rem. Pemerintah sudah katakan kita hidup bersama Covid, tapi selama ini rem terus, rem lima kali gasnya sekali, lama-lama mati kalau begitu," tuturnya.
Baca juga: Pengusaha Restoran Jual Mobil Hingga Piring untuk Bertahan di Tengah Pandemi
Emil pun menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mengajak diskusi pelaku usaha restoran dalam menjalankan kebijakan pembatasan pergerakan orang seperti PSBB maupun PPKM.
"Persoalannya bukan diperpanjang PPKM atau tidak, tapi soal kepastian. Sekarang dibuka kami siap, tapi nanti tiba-tiba disuruh tutup, ini sudah 12 kali PSBB ataupun PPKM," papar Emil.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga memperkirakan 1.500 lebih restoran telah tutup secara permanen akibat pandemi Covid-19 dan pembatasan pergerakan orang.
Emil Arifin mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan internal pada tahun lalu, ada 1.033 restoran tutup permanen, dan sekitar 400 tutup sementara.
"Kalau saya pikir berdasarkan survei tahun lalu, sekarang mungkin sudah lebih dari 1.500 restoran yang tutup permanen," tutur Emil.
Menurutnya, restoran yang berada di daerah Jabodetabek paling banyak ditutup secara permanen, dengan jumlah karyawan satu restoran sebanyak 20 sampai 30 orang.
"Kalau yang bertahan, satu restoran itu misalnya 20 karyawan, sekarang jadi enam orang saja. Itu juga karyawan tetap, tidak ada lagi pekerja harian, atau yang kontrak," tutur Emil.
Oleh sebab itu, Emil berharap pemerintah memberikan kompensasi terhadap beban-beban pengusaha restoran seperti biaya sewa, pajak, dan lainnya agar bisa tetap bertahan.
Baca juga: Hikmah di Masa Pandemi, Menteri PPPA: Bisa dengar Suara Anak dari Seluruh Indonesia
"Kami juga minta subsidi upah untuk karyawan, langsung diberikan kepada mereka. Karena beban besar restoran itu ada digaji karyawan dan biaya sewa, itu yang pengeluaran pasti," papar Emil.
Sementara itu, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Guntur Subagja Mahardika menjelaskan pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia telah mematikan sejumlah sektor usaha, dan hal ini menuntut pelaku usaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda bisnisnya.
"Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar terhadap ekonomi, kita dituntut kreatif dan inovatif untuk bangkit," ujar Guntur.
Guntur melihat, terdapat peluang usaha yang dapat ditangkap masyarakat atau generasi muda di tengah pandemi, seperti sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, perlengkapan kesehatan, logistik, dan digital.
Oleh sebab itu, Guntur melihat tren kewirausahaan saat ini dan ke depan yaitu kewirausahaan sosial yang merupakan kegiatan ekonomi dikelola profesional, namun menghasilkan untung dan memberikan dampak sosial besar.
"Kewirausahaan sosial harus menghasilkan profit tapi memiliki dampak sosial besar serta berkelanjutan," ucap Guntur yang juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI).
Ia menyebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus mendorong tumbuhnya kewirausahaan, karena hal ini menjadi salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan ekonomi.
Selain itu, kata Guntur, para wirausaha di dalam negeri juga dituntut mengoptimalkan digital dalam usahanya agar terus bertumbuh dan menjangkau semua daerah.
"Pandemi Covid-19 telah mempercepat penerapan teknologi digital di semua sektor," ucap Guntur.(Tribun Network/sen/wly)