Baca tanpa iklan
- Ada pemberitahuan apakah termasuk penerima BPUM 2021 atau tidak.
2. Jika memenuhi syarat dan berhak menerima, akan diarahkan ke halaman reservasi;
Baca juga: Beri Solusi Kelola Bisnis, Kolaborasi Ini Bantu UMKM Naik Kelas
Baca juga: OJK Ingatkan Resiko Ini Jika BI Wajibkan Kredit Bank ke UMKM 20 Persen
3. Nasabah melengkapi kolom isian yang tersedia, seperti nomor KTP, menu Provinsi, Kota, Kabupaten, bank tempat pencairan, dan jadwal antrean;
4. Setelah dilengkapi dan mengisi kode verifikasi, akan muncul nomor referensi. Nomor ini wajib disimpan;
5. Nasabah datang ke bank tempat pencairan sesuai jadwal yang telah dipilih.
Jika jadwal terlewat, nasabah harus melakukan reservasi ulang dari awal.
Saat mencairkan di BRI, penerima diwajibkan menandatangani dokumen pencairan termasuk di dalamnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan surat pernyataan.
Baca juga: Presiden Minta Kredit UMKM Ditingkatkan hingga 30 Persen
Baca juga: Adaptasi Pandemi, Bisnis UMKM Disarankan Segera Bermigrasi ke Platform Digital
Target Tersalurkan 100 Persen di Akhir September
Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya, mengatakan penyaluran BPUM 2021 per September telah mencapai Rp 15,24 triliun kepada 12,7 juta dari sasaran 12,8 pelaku usaha mikro.
Sehingga, hanya tinggal 100 ribu saja pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM 2021.
Dikutip dari laman kemenkopukm.go.id, BLT UMKM 2021 ditargetkan tersalurkan 100 persen pada akhir September 2021.
Eddy mengatakan, terdapat perbedaan antara penyaluran BPUM pada 2020 dengan 2021, terutama mengenai lembaga pengusulnya.
Baca juga: Hingga Awal September, P2P Lending Alami Salurkan Rp 1 Triliun Pembiayaan Syariah ke UMKM
Baca juga: Memajukan UMKM Melalui Fasilitas Pembiayaan di Tengah Penurunan Tren Positivity Rate Covid-19
Terdapat lima lembaga pengusul BPUM pada 2020.
Sedangkan, pada 2021, data usulan penerima BPUM hanya berasal dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.
Usulannya dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota.
Kemudian, dikirim ke Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi untuk ditelaah.
Selanjutnya dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk diverifikasi.
(Tribunnews.com/Nuryanti)