Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Tata Kota Nirwono Joga menaruh rasa khawatir cukup besar terhadap wacana pembangunan ibu kota negara (IKN).
Pihaknya mewanti-wanti agar calon investor tidak mudah termakan isu.
Kala itu pemerintahan Soeharto tahun 1997 santer dikabarkan akan memindahkan ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat.
Baca juga: Efektivitas dan Kontinuitas Penting Dipertimbangkan Jokowi dalam Memilih Panglima TNI
Namun kepindahan itu tidak terwujud lantaran beberapa faktor.
"Hal yang harus diantisipasi jika kelak ganti Presiden dan rencana IKN dihentikan. Apalagi kondisi masih pandemi," kata Nirwono saat dihubungi Tribun Network, Senin (13/9/2021).
"Saya khawatir nasib jual beli tanah IKN ini akan seperti di Jonggol," sambungnya.
Arsitek lanskap dari Universitas Trisakti ini memandang kenaikan harga tanah hal yang wajar.
Menurutnya, investasi tanah terbagi-bagi yakni di lokasi sekitar zona inti pusat pemerintahan dan lokasi di kota/kabupaten sekitar IKN.
Baca juga: Ekonom Nilai Ibu Kota Baru Jadi Game Changer di Semua Sektor
"Lokasi di sekitar zona inti akan menjadi sangat mahal karena dekat dengan pusat perkantoran pemerintahan, dengan prospek pembangunan gedung-gedung perkantoran dan perhotelan dan apartemen," tuturnya.
Sementara lokasi di kota atau kabupaten sekitar IKN lebih sesuai uuntuk pengembang perumahan real estate (rumah tapak, rusun pekerja, apartemen, perhotelan) pendukung pekerja di IKN.
"Tanah-tanah di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara potensial untuk dikembangkan terutama jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sama seperti jalan tol Jagorawi," ucap Nirwono.
"Itulah yang membuat harga cenderung naik," tambahnya lagi.
Namun pemerintah harus segera bertindak melakukan penertiban tindakan spekulan dan mafia tanah yang membuat harga tanah semakin tidak terkendali.