Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta pemerintah untuk fokus menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.
"Sikap Fraksi Gerindra jelas. Sesuai dengan arahan Ketua Umum kami Pak Prabowo Subianto bahwa Partai Gerindra menginginkan opsi penyelamatan Garuda," kata Andre dalam rapat kerja Komisi VI dengan Wamen BUMN II dan Dirut PT Garuda Indonesia, Selasa (9/11/2021).
"Lupakan dulu bicara Pelita Air Service, lupakan dulu opsi-opsi yang lain. Yang paling penting itu opsi penyelamatan Garuda," sambungnya.
Menurutnya, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah dan Garuda Indonesia fokus melakukan restrukturisasi beban utang masa lalu yang masih ditanggungnya.
"Jadi kita meminta pemerintah bertarung, berjuang sampai titik darah penghabisan agar bagaimana bisa menyelamatkan Garuda. Itu sikap rsmi Fraksi Gerindra, kami ingin Garuda diselamatkan sebagai national flight carrier kita," papar Andre.
Melihat kompleksitas persoalan dan untuk memastikan penyelamatan Garuda berjalan mulus dan komprehensif, Fraksi Gerindra pun mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) penyelamatan Garuda di Komisi VI.
Baca juga: Ekuitas Garuda Indonesia Negatif Rp 40 Triliun, Secara Teknis Dinyatakan Bangkrut
"Kalau mendengar pernyataan Pak Tiko (Wamen BUMN) bahwa ini pelik, kompleks, panjang perjuangannya melakukan restrukturisasi dari 9 miliar dolar AS ke 3 miliar dolar AS, lalu akan ada permasalahan incourt, lalu nanti melibatkan pengadilan di luar negeri, maka kami usulkan untuk membentuk panja Garuda di Komisi VI," papar Andre.
"Ini untuk mensupervisi dan mengawasi proses restrukturisasi Garuda. Sehingga kita punya sikap resmi dan jelas agar kasus Garuda bisa selesai secara komprehensif, jangan selesai setengah-setengah," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Andre juga meminta Kementerian BUMN untuk memiki sikap yang tegas dan jelas atas kasus meruginya meskapai Garuda.
Kementerian BUMN perlu melaporkan pelaku-pelaku dugaan korupsi yang membuat Garuda mengalami kerugian ratusan triliun rupiah ke aparat penegak hukum.
"Saya minta Pak Tiko, mewakili Menteri BUMN melaporkan masalah ini secara resmi pejabat Garuda yang menandatangani kontrak-kontrak mahal itu ke aparat penegak hukum," ujarnya.
Andre menjelaskan, sudah semestinya Kementerian BUMN tidak pandang bulu atas permasalahan yang terjadi kepada setiap BUMN yang ada.
Apalagi, akhir 2019 lalu, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dengan gagah berani datang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan kasus korupsi Jiwasraya.