News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pengetatan Libur Akhir Tahun Dinilai Memberatkan Pengusaha Mal

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana pengunjung di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (24/2021). Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-4 dari 21 September hingga 4 Oktober 2021 dan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua. Tribunnews/Herudin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai pengetatan aktivitas di libur akhir tahun Natal dan Tahun Baru sangat memberatkan.

Dia mengatakan kebijakan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah tidak efektif untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Yang diperlukan adalah penegakan atas pemberlakuan Protokol Kesehatan yang mana harus diterapkan secara ketat, disiplin, dan konsisten," kata Alphonzus saat dihubungi Tribun, Kamis (18/11/2021).

Menurutnya, masyarakat tetap akan mencari alternatif untuk tetap berkumpul.

"Pembatasan yang bersifat sesaat bukan jalan keluar. Masyarakat akan mencari aktivitas lain yang justru lebih beresiko dikarenakan diluar jangkauan pengawasan dan cenderung tidak ada pemberlakuan protokol kesehatan," ucap Alphonzus.

Pengusaha mal meminta pemerintah untuk tidak memberlakukan pembatasan dikarenakan berdasarkan pengalaman ternyata tidak efektif namun akan kembali memberatkan dunia usaha.

Sebagai informasi, dalam kebijakan PPKM Level 3 dalam Inmendagri terdahulu di antaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen, dan kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen.

Baca juga: Pemerintah Terapkan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Pesta Kembang Api dan Pawai Dilarang Diadakan

Lalu kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menaruh harapan kebijakan PPKM level 3 serentak tetap memberikan kelonggaran aktivitas masyarakat. 

Hal itu karena industri hotel dan restoran saat ini sudah mulai tumbuh.

Tingkat keyakinan masyarakat untuk kembali pariwisata kembali meningkat.

"Kita cukup khawatir kalau pembatasannya mencakup semua aspek. Kami harap tetap ada pelonggaran," kata Yusran.

Menurutnya, PPKM level 3 bersifat mandatori sehingga para pelaku usaha tidak memiliki pilihan selain melaksanakan. 

"Hotel dan restoran baru bisa gerak sejak PPKM level 2. Kami harapkan justru pertumbuhan signifikan di kuartal IV," kata dia.

Pengunjung membawa anak kecil masuk ke dalam Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (24/2021). Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-4 dari 21 September hingga 4 Oktober 2021 dan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)

Antisipasi Gelombang Ketiga

Status gelombang ketiga diprediksi terjadi pada akhir tahun ini.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat tidak terlena dengan status tersebut.

Masyarakat yang berada di Indonesia ataupun yang hendak masuk ke Indonesia, harus tetap disiplin menjalani protokol kesehatan dan mematuhi setiap kebijakan pemerintah.

“Tidak ada toleransi bagi pihak yang melanggar ketentuan,” tegas Nadia dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: APPBI: Kondisi Pusat Perbelanjaan saat Ini Masih Berat

Pihaknya menyiapkan langkah-langkah strategis seperti deteksi, melacak rasio kontak erat, pemantauan genom virus SARS-CoV-2 atau yang disebut surveilans genomic, mengonversi tempat tidur di rumah sakit sebanyak 30-40 persen dari total kapasitas RS, pemenuhan suplai oksigen hingga pemanfaatan isolasi terpusat.

Pemerintah juga mengalokasikan vaksin sebanyak 50 persen di daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi.

"Kita terus memperbanyak sentra vaksinasi, memberlakukan syarat kartu vaksin, dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini