News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pengamat: UU Cipta Kerja Harus Segera Diimplementasikan

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Manusia gerobak berada di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2020). Pemerintah memprediksi, dalam skenario sangat buruk angka kemiskinan di Indonesia bisa bertambah mencapai 3,78 juta orang dampak pandemi virus corona (Covid-19). Tribunnews/Irwan Rismawan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat Indonesia memiliki potensi untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

"Saya kira kalau kita tidak mengalami pandemi Covid-19 target itu bisa dicapai dengan mudah. Tapi dengan kondisi saat ini, kebijakan yang kesinambungan menjadi syarat pemerintah untuk mencapai target,” kata Trubus, Jumat (19/11/2021).

“Melalui kombinasi bansos dan percepatan ekonomi, jadi bantuan BLT dan program bansos lainnya harus diperpanjang," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Targetkan Nol Persen Kemiskinan di Tahun 2024

Menurut Trubus, langkah strategis lainnya yang harus pemerintah tindaklanjuti, yakni segera implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Ia menyebut aturan ini bisa menjadi kombinasi solusi yang konkrit untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

"Karena aturan ini membangun sinergitas dan kesinambungan berbagai sektor, sehingga dapat meningkatkan investasi, produksi ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja, peningkatan PDB nasional dan kemiskinan dapat turun," ungkapnya.

Baca juga: Ini Jurus Gus Menteri Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp300 ribu selama 3 bulan.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk program Kartu Sembako dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM.

“Program Kartu Sembako yang di top up juga Rp300 ribu x 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember,” ungkap Menko Airlangga.

Baca juga: Dampingi Wapres di Semarang, Airlangga Tinjau Sentra Vaksinasi dan Ikut Rakor Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024.

Melalui strategi jangka pendek, pemerintah menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Program Kartu Sembako hingga akhir tahun.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini