Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah telah memutuskan untuk membentuk departemen baru di Kantor Kabinet yang akan berfungsi sebagai "menara komando" (Shireito) untuk keamanan ekonomi khususnya memonitor semikonduktor, listrik dan komunikasi.
"Bekerja sama dengan kementerian terkait, kami akan meminta perusahaan untuk membuat rencana untuk mengamankan stabilitas semikonduktor, dan bertujuan untuk memperkuat rantai pasokan (supply network) termasuk komunikasi dan listrik," papar sumber Tribunnews.com hari Senin (13/12/2021).
Lembaga ini juga akan bertanggung jawab untuk pra-penyaringan kerapuhan peralatan penting dan memberikan wewenang untuk merekomendasikan koreksi kepada perusahaan.
Apa "menara komando" keamanan ekonomi yang ada di Kantor Kabinet?
"Kantor tersebut untuk sementara bertanggung jawab atas fungsi menara komando, dan sedang mempersiapkan untuk mengumpulkan puluhan personel dari berbagai kementerian seperti keuangan, ekonomi, industri, dan pertahanan."
Mengingat situasi internasional di mana masing-masing negara, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Cina, bersaing untuk mendapatkan bahan penting seperti semikonduktor dan inovasi teknologi, Jepang juga memutuskan perlu memperkuat sistem lintas kementerian.
Pemerintah bertujuan untuk mengajukan "UU Promosi Keamanan Ekonomi (nama nama sementara)" pada sesi Diet biasa yang diadakan pada Januari tahun depan.
Rencananya adalah menyiapkan ruangan yang sama setelah RUU disahkan.
Menara komando terletak di Gedung Pemerintah Pusat No. 8 di Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo akan menjadi markas komando tersebut mulai sekarang. Untuk sementara dinamakan The Economic Security Office.
Badan Keamanan Nasional (NSS), yang telah memainkan peran sentral dalam keamanan ekonomi Jepang selama ini, ikut pula memberikan informasi dan saran ke kantor tersebut.
Bisnis keamanan ekonomi NSS akan terbatas pada pemeriksaan akuisisi dan investasi oleh perusahaan asing.
Kantor Keamanan Ekonomi bekerja sama dengan kementerian terkait dan menerima pengajuan rencana untuk mengamankan berbagai pasokan penting yang stabil dari perusahaan.
Jika rencana tersebut terbukti efektif, diharapkan dapat memberikan dukungan berupa subsidi.