Kata Menteri ESDM soal Rencana Penghapusan Premium

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium masih belum jelas.

Awalnya pemerintah berencana menghapus premium untuk beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 yang mengatur bahwa BBM jenis Premium dengan research octane number (RON) 88 masih dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia.

Baca juga: Menteri ESDM Sebut BBM Jenis Premium Secara Alami akan Tergantikan

Meski demikian, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif penggunaan Premium trennya terus menurun. Masyarakat kini lebih suka menggunakan Pertalite. Adapun Pertalite memiliki RON 90.

"Kalau dilihat dari konsumennya sendiri, mereka senang menggunakan Pertalite karena bisa memberikan kenyamanan bagi kinerja engine-nya dan maupun dari pemakai kendaraannya," ujarnya dalam Kinerja ESDM 2021, Rabu (12/1/2021).

Baca juga: BBM Premium Batal Dihapus tapi Tak Sebutkan Berapa Kuotanya, Anggota DPR: Sama Saja Bohong!

Ia menjelaskan, di wilayah Pulau Jawa saja, penggunaan Premium saat ini hanya 0,3 persen. Oleh sebab itu, Arifin meyakini, tanpa dihapuskan oleh pemerintah, penggunaan Premium pun akan hilang dengan sendirinya secara bertahap.

"Saya rasa dengan natural ini akan tergantikan. Ini alami, masyarakat sendiri yang memutuskan," imbuh dia.

Dia menjelaskan, Indonesia saat ini sedang mengarah pada penggunaan energi yang ramah lingkungan. Hal inilah yang mendasari Premium ingin dihapuskan sebab menghasilkan emisi yang besar dan berdampak buruk pada lingkungan.

Baca juga: Pertalite Disubsidi, Sinyal Pemerintah Bakal Hapus Premium?

Menurutnya, saat ini PT Pertamina (Persero) terus melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan.

"Di dunia ini cuma ada 7 negara yang masih memakai premium dan untuk itu memang secara berangsur, bertahap Pertamina sudah melakukan sosialisasi penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan," ujar Arifin

Di sisi lain, Pertamina juga sedang melakukan modernisasi kilang-kilangnya sebagai upaya untuk memproduksi BBM berstandar Euro IV, meski banyak negara yang kini bahkan sudah masuk ke standar Euro V.

"Pertamina sedang melakukan modernisasi untuk bisa memproduksi BBM berstandar Euro IV untuk bisa memberikan pelayanan BBM bersih. Tentu saja ini membutuhkan suatu proses transisi," kata dia, dilansir dari Kompas.com dalam artikel "Kata Menteri ESDM soal Rencana Penghapusan Premium".

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, secara bertahap masyarakat akan didorong untuk menggunakan jenis BBM dengan RON yang tinggi. Seperti Pertamax yang memang memiliki RON 91.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang, yang mengatur rekomendasi penjualan BBM dengan research octane number (RON) 91.

Meski demikian, Pertamina tidak akan serta merta menghapus Premium maupun Pertalite. Perseroan akan melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penggunaan BBM ramah lingkungan dan lebih baik untuk mesin kendaraan.

"Jadi tahapan selanjutnya, kami akan mendorong masyarakat menggunakan yang lebih baik supaya sesuai ketentuan minuimum RON 91," ujarnya dalam konferensi pers di Istana Negara yang ditayangkan di Youtube Wakil Presiden RI, dikutip Rabu (29/12/2021).

Premium dan Pertalite Akan Dihapus, Wakil Ketua MPR : Memberatkan Masyarakat Kecil

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan rencana penghapusan BBM jenis premium pada tahun 2022 mendatang.

Pasalnya, penghapusan secara terburu-buru BBM jenis premium ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.

Syarief Hasan menilai, rencana penghapusan BBM jenis premium tersebut kurang tepat dilakukan secara terburu-buru. “Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Penghapusan BBM jenis premium secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM jenis premium.”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menjelaskan, dirinya juga mendukung BBM yang ramah lingkungan namun tidak seharusnya memberatkan masyarakat.

“Saya juga setuju bahwa kita perlu beralih dari BBM dengan oktan rendah ke oktan yang lebih tinggi. Namun, hal lain yang harus dipikirkan adalah solusi alternatif bagi masyarakat sebagai pengganti premium.”, ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menurutkan, Pemerintah harus memiliki solusi sebelum menghapuskan BBM jenis premium.

“Pemerintah harus memiliki solusi terlebih dahulu terkait BBM ataupun energi alternatif yang bisa menggantikan premium dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil sebelum menghapuskan BBM jenis premium.”, tegas Syarief Hasan.

Ia juga menegaskan, BBM jenis pertalite agar tidak dihapuskan dalam jangka waktu yang dekat.

Baca juga: PKS: Subsidi Pertalite Cerminkan Sikap Pemerintah yang Tidak Jelas dalam Kebijakan BBM

“Meskipun kita direkomendasikan menggunakan BBM dengan minimal Oktan 91, namun Pertalite dengan Oktan 90 tidak seharusnya dihapuskan dalam jangka waktu yang dekat. Harus ada pertimbangan yang matang terkait dengan daya beli dan akses sehingga tidak menyulitkan masyarakat,karena daya beli yg semakin rendah dan akan meningkatkan kemiskinan, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan mendorong, Pemerintah harus meninjau kembali wacana penghapusan BBM tersebut.

“Perlu ada peninjauan kembali terkait ketersedian BBM pengganti dan harga serta akses masyarakat. Kita berharap, sebelum dilakukan penghapusan, jenis BBM yang akan menggantikan sudah tersedia sehingga dapat diakses dan memiliki harga yang murah.”, ungkapnya.

Politisi senior Partai Demokrat ini juga menjelaskan, Pemerintah harus melakukan sosialisasi sebelum melakukan penghapusan.

“Pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan lewat sosialisasi-sosialisasi. Pemerintah juga harus mendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil,dan menjaga agar daya beli mereka tidak semakin tertekan/ rendah," tutup Syarief Hasan.