News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

YLKI Rekomendasikan Tarif KRL Pada 10 Km Pertama Tidak Naik, Hanya Akan Bebani Pekerja

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon penumpang menunggu kedatangan kereta di peron jalur layang (elevated track) Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (7/10/2021). YLKI Rekomendasikan Tarif KRL Pada 10 Km Pertama Tidak Naik, Hanya Akan Bebani Pekerja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merekomendasikan agar tarif Kereta Rel Listrik (KRL) pada 10 Km pertama tidak naik.

YLKI merespon wacana Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

"Tarif pada 10 km pertama direkomendasikan tetap atau tidak naik, karena aspek ATP-nya (kemampuan untuk membayar) lebih rendah daripada tarif eksisting," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya, Minggu (16/1/2022).

Baca juga: Wacana Tarif KRL Naik, Komisi V DPR: Pandemi Belum Usai, Harusnya Tambah Subsidi

Tulus mengatakan, YLKI melakukan riset pada Oktober 2021 terhadap 2.000 responden di Jabodetabek dan Rangkasbitung.

Hasilnya, dari aspek Ability To Pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar dan Willingness To Pay (WTP) atau kesediaan untuk membayar memang ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5.000 pada 25 km pertama. 

"Namun, untuk mengimbangi penaikan tarif, maka peningkatan pelayanan menjadi prasyarat utama," ujar Tulus.

HARI PERTAMA kERJA - Situasi arus penumpang KRL Commuterline di Stasiun Tangerang pada hari pertama masuk kerja di awal tahun baru ini berjalan tertib dan lancar, Senin (3/1/2022). Masih diberlakukannya aturan penerapan protokol kesehatan yang ketat tidak mengurangi minat warga masyarakat untuk menggunakan moda transportasi ini menuju ke berbagai kota tujuan. (WartaKota/Nur Ichsan) *** Local Caption *** (Warta Kota/Nur Ichsan)

Hal itu, ucap Tulus, menilik dari aspirasi 1.065 responden atau lebih dari 50 persen agar KAI/PT KCI tingkatkan pelayanannya. Sementara itu, menurut Tulus, wacana penaikan tarif menjadi rasional karena sejak 2016 tarif KRL belum pernah disesuaikan.

Namun, lain halnya jika pemerintah akan menambah besaran dana Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik pada PT KAI.

"Sebaliknya, jika pemerintah tak mampu menambah dana PSO, maka opsi penaikan tarif KRL menjadi tak terhindarkan, walau terasa pahit bagi konsumen," tutur Tulus.

Sebelumnya, kenaikan tarif KRL masih dikaji pemerintah. Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, keputusan kenaikan tarif belum diambil karena masih menunggu waktu yang tepat.

Baca juga: KAI Commuter Sebut Usulan Kenaikan Tarif KRL Hasil dari Kajian Berbagai Lembaga

Hanya Akan Bebani Pekerja

Para pekerja di Jabodetabek akan sangat terbebani jika tarif kereta Commuterline (KRL) dinaikkan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyikapi usulan tarif KRL dinaikkan menjadi Rp 5 ribu dari saat ini Rp 3 ribu untuk 25 km pertama.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini