"Mereka berfikir program ini sebentar jadi beli barang (minyak) langsung yang banyak untuk stok yang lama. Jadi dirasa stoknya yang minim, padahal tidak begitu," ungkap Master.

"Logikannya gini, misal nih, kebutuhan awalnya 2 juta ton, tapi karena sebagian besar yang tadinya cuma beli sekilo jadi 3 kilogram satu kekuarga karena takut kekurangan minyak goreng, otomatis kebutuhannya meningkat kan. Itu yang buat jadi terasa stoknya minim," sambung dia.

Ayam Mati di Lumbung Padi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, polemik mengenai mahalnya minyak goreng di Indonesia ibarat ayam yang mati di lumbung padi.

Sebab dijelaskan dia, Indonesia menjadi negara terbesar penghasil Crude Palm Oil (CPO), namun masyarakatnya belum bisa mendapatkan harga minyak goreng yang murah.

"Dalam gejola minyak goreng di pasar ibarat ayam mati di lumbung padi. Mengapa, karena kita penghasil CPO yang terbesar tapi negara gagal memasok harga minyak yang rasional kepada masyarakat dengan harga yang tinggi bahkan kalah jauh dengan Malaysia.

Ini malah sebaliknya, penghasil CPO terbesar tapi harganya malah yang termahal," ujarnya dalam diskusi Media Syndicate Harga Minyak Goreng Naik Tinggi secara virtual, Jumat (28/1/2022).

Tulus menilai pemerintah tidak memiliki kesiapan dari jauh-jauh hari untuk memitigasi gejola harga. Padahal jauh sebelumnya, Tulus bilang, kenaikan minyak goreng sudah terprediksi.

"Namun yang jadi kambing hitamnya adalah demand tinggi karena menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), itu selalu disebut alasannya. Pasti ini tidak kayak gitu pasti ada sesuatu distorsi pasar yang lebih seitemik," kata Tulus.

Tulus juga mengkritisi terkait program satu harga yang dimana semua minyak goreng dibanderol Rp 14.000 per liter. Dalam program ini, pemerintah menyiapkan 1,2 juta miliar liter minyak goreng untuk didistribusikan dengan harga yang sama.

Tulus menilai pemerintah dalam membuat program ini justru salah kaprah karena tidak mengetahui dan memahami psikologi konsumen.

Bukan hanya itu, Tulus juga mengatakan, pemerintah gagal dalam mendalami dan memahami supply chain terhadap minyak goreng.

"Saya simpulkan subsidi 1,2 juta miliar liter itu kebijakan yang sia-sia seperti menggarami laut. Terbukti kan programnya tidak efektif," ungkap Tulus.

KPPU Amati Langkanya Minyak Goreng