Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank terbesar kedua di Swiss, Credit Suisse mengalami kebocoran data, yang menunjukkan adanya kemungkinan gagal uji tuntas pemeriksaan pada banyak nasabah.

Dilansir dari cointelegraph.com, Senin (21/2/2022) data yang bocor menunjukkan hingga saat ini, bank Swiss Credit Suisse memiliki rekening senilai lebih dari 100 miliar dolar AS, termasuk akun pribadi yang terkena sanksi dan kepala negara yang dilaporkan atas tuduhan tindak pencucian uang.

Baca juga: KAPAN Kartu Prakerja Gelombang 23 Ditutup? Ini Bocoran Tanggalnya

The New York Times melaporkan pada Minggu (20/2/2022) kemarin, kebocoran data mencakup lebih dari 18.000 rekening bank. Data akun yang bocor, merupakan akun yang dibuka tahun 1940-an hingga 2010. Salah satu pemegang rekening jutaan dolar di Credit Suisse adalah Raja Abdullah II dari Yordania dan mantan wakil menteri energi Venezuela, Nervis Villalobos.

Raja Abdullah II telah dituduh melakukan penyalahgunaan bantuan keuangan untuk keuntungan pribadi, sementara Villalobos mengaku bersalah atas pencucian uang pada tahun 2018. Selain keduanya, New York Times juga menulis terdapat orang lain yang dijatuhi sanksi atau hukuman ikut memegang rekening di Credit Suisse.

Baca juga: BLT UMKM Rp 600 Ribu Kembali Cair, Berikut Syarat Penerima dan Cara Daftar BPUM Tahun 2022

Dikabarkan, pemegang akun lainnya termasuk putra seorang kepala intelijen Pakistan, yang membantu menyalurkan dana miliaran dolar dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke Mujahidin di Afghanistan di tahun 1980-an.

Walaupun terdapat undang-undang yang melarang bank Swiss menerima simpanan dari penjahat yang diketahui, undang-undang kerahasiaan bank Swiss membuat bank ini dengan mudah menyembunyikan data nasabahnya.

Ini menjadikan Swiss sebagai tempat yang dapat mengundang para penjahat untuk melakukan perbankan internasional mereka, seperti yang ditulis New York Times.

Credit Suisse telah menanggapi hal ini dengan membantah melakukan kesalahan yang ditunjukan pada mereka, namun cara rahasia yang terpusat pada Credit Suisse disebut bertentangan dengan teknologi blockchain yang sepenuhnya transparan.

Transparansi semacam itu juga dapat berarti bahwa penyelidik dan penegak hukum dapat mengawasi individu dan pemerintah yang mencoba menghindari sanksi ekonomi secara real-time.