TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah perlu mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pasalnya, saat ini rumah subsidi cenderung semakin menjauh dari pusat kota.

Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rumah subsidi di perkotaan mulai bergeser dari rumah tapak ke rumah vertikal.

Baca juga: Kemenkumham Terima Hibah Aset Rusun Tiga Lantai dari Kementerian PUPR

Pasalnya, ketersediaan lahan di perkotaan sangat sedikit ditambah harga tanah di kota seperti Jakarta sangat mahal sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun rumah tapak bersubsidi.

"Pembangunan rumah subsidi di Ibu Kota cenderung mengarah ke optimalisasi lahan dan pengembangan ke arah vertikal, berupa rumah susun subsidi," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (18/4/2022) malam.

Pembangunan rumah vertikal bersubsidi lebih memungkinkan untuk dilakukan di perkotaan karena tidak membutuhkan tanah yang luas seperti perumahan tapak bersubsidi.

Baca juga: Ketersediaan Hunian Milenial Sangat Krusial, Erick Thohir Dorong Kolaborasi BUMN

Namun, pembangunan rumah vertikal bersubsidi ini tidak selalu berada di dalam kota tetapi juga dekat dengan simpul-simpul perkotaan di Jakarta dan sekitarnya.

"Sehingga pengembangan perumahan subsidi dapat terdistribusi merata, tidak membebani Ibu Kota Jakarta, tetapi tetap dekat dengan pusat kegiatan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat," ucapnya.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah melalui Perum Perumnas tengah membangun hunian subsidi berbasis pengembangan berorientasi transit atau TOD di simpul-simpul perkotaan di Jakarta dan sekitarnya.

"Salah satunya adalah pembangunan Rusun yang berintegrasi dengan stasiun KRL atau terminal bus," kata dia.

Pasalnya, jika tetap mengandalkan rumah tapak bersubsidi yang jauh dari kota dikhawatirkan akan mempersulit mobilitas masyarakat sehari-hari yang bekerja di kota-kota besar.

Baca juga: Pembelian Properti di Turki Melonjak Drastis Setelah Rusia Invasi Ukraina

Dengan pengembangan rumah vertikal bersubsidi di kawasan TOD dapat memudahkan masyarakat menjangkau stasiun atau terminal bus untuk mobilitas sehari-harinya.

Selama ini Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa program kemudahan pembiayaan perumahan untuk mendorong penyaluran rumah subsidi.

Program tersebut yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

"Diharapkan dengan adanya bantuan kemudahan pembiayaan perumahan ini dapat mendorong pengembang membangun rumah subsidi dan membantu masyarakat dalam memiliki rumah," tuturnya. (Isna Rifka Sri Rahayu/Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Siasat Pemerintah agar Rumah Subsidi Tetap Bisa Dibangun Dekat Kota"