Baca tanpa iklan
Slamet menjelaskan, secara teori untuk mengatasi PMK harus di lakukan eradikasi atau pemusnahan, maka di sinilah negara harus hadir dan menunjukkan keberpihakan kepada peternak kecil.
"Pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada para peternak kecil atau dicari skema-skema yang bisa meringankan beban rakyat kecil kita," ucapnya.
Ia pun menyayangkan kebijakan pemerintah mengubah asal impor dari berbasis negara menjadi berbasis zona, di mana diizinkan bagi zona yang dinyatakan aman tapi belum dinyatakan aman secara keseluruhan di satu negara tersebut.
“Malaysia, India, Cina, dan Brazil ini setahu saya negara yang belum bebas PMK. Sementara kran impor dari negara ini, India cukup besar. Ditambah lemahnya karantina dan pengawasan di lapangan, maka klop lah kalo hari ini ada wabah PMK,” tuturnya.
Baca juga: Cegah Penularan Penyakit Mulut dan Kuku, Seluruh Pasar Hewan di Klaten Ikut Lockdown 14 Hari
Slamet pun melihat pemerintah terlalu santai dalam menghadapi wabah PMK, sehingga kini terus terjadi peningkatan.
“Kementan dalam hal ini badan karantina sangat lemah dan menurut saya perlu di telusuri, apakah karena ada tekanan-tekanan di lapangan saat pengawasan atau betul-betul lemah secara teknis,” katanya.
Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan beberapa kabupaten di Provinsi Aceh dan Jawa Timur sebagai daerah terdampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak pada awal Mei 2022.
Data Kementerian Pertanian pada awal Mei 2022, menyebutkan jumlah kasus hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jawa Timur sebanyak 3.205 ekor dengan kasus kematian mencapai 1,5 persen.
Sementara kasus positif PMK di Aceh sebanyak 2.226 ekor dengan kasus kematian 1 ekor.
Terdapat dua kabupaten yang dilanda wabah PMK di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur.
Sedangkan empat kabupaten di Jawa Timur yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto.
Baca juga: 2.600 Hewan Ternak di Sumatera Utara Positif Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku
Tidak Pengaruhi Penjualan
Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta menyampaikan adanya wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan ternak, tidak mempengaruhi penjualan maupun harga daging sapi konsumsi di pasar.
"PMK ini tidak berpengaruh sama sekali," kata Sekretaris APDI DKI Jakarta, Mufti Bangkit Sanjaya saat dihubungi, Rabu (25/5/2022).