Hanya saja, Mamit menilai bahwa mekanisme ini perlu divalidasi lebih lanjut.

“Pertamina harus berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan, Mabes Polri, serta lembaga lain seperti Kemensos perihal DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar benar-benar tepat sasaran.

Ketika hanya registrasi ke MyPertamina siapa yang harus melakukan validasi datanya,” imbuh Mamit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah terus berupaya keras agar harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter yang berlaku saat ini.

Jokowi mengatakan, harga BBM Pertalite akan terus dipertahankan karena penggunanya berbeda dengan BBM jenis Pertamax yang menurutnya merupakan pemilik mobil-mobil mewah.

"Yang Pertamax naik, naiknya juga saya kira naiknya enggak banyak, tapi itu yang punya mobil-mobil mewah yang pakai mereka. Tapi yang pertalite ini kita tahan, tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp 7.650," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo, dikutip dari akun YouTube Palti West, Sabtu (21/5/2022).

Jokowi mengakui, tidak mudah bagi pemerintah untuk menahan harga Pertalite agar tidak naik hingga harus mengeluarkan dana subsidi yang jumlahnya sangat besar. Padahal, jika dibandingkan negara-negara lain, Jokowi menilai harga bensin di Indonesia masih sangat murah.

Ia menyebutkan, harga bensin di Jerman sudah sekitar Rp 31.000 per liter, di Singapura sebesar Rp 32.000 per liter, Rp 20.800 per liter di Thailand, dan sekitar Rp 18.000 per liter di Amerika Serikat.

"Supaya tahu, untuk mempertahankan harga pertalite, harga LPG, listrik yang di bawah 3.000 (VA), pemerintah keluar gede sekali, sangat besar sekali, Rp 502 triliun, ini yang masyarakat harus tahu," kata Jokowi.

"Sekali lagi ini yang harus kita syukuri, kita masih tahan dengan harga pertalite masih Rp 7.650," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa harga Pertalite dan listrik bersubdisi tidak naik pada tahun 2022 seiring bertambahnya subsidi energi yang dikucurkan pemerintah.

"Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Kalau masyarakat kemarin mudik dengan mobil menggunakan Pertalite itu adalah bagian dari yang harus dibayar oleh pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5/2022).  (Kontan/Kompas.com/Tribunnews.com)