Adapun dukungan tersebut, kata Nina, bisa berupa subsidi terkait harga-harga bahan baku yang dibutuhkan sektor makanan dan minuman agar mereka tetap bisa bertahan.

"Pemerintah harus memberikan subsidi atau bantuan lain agar mereka bebannya berkurang. Kasian mereka modalnya sudah habis tertekan pandemi kemarin," tutur Nina.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan ia tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan elpiji nonsubsidi di tengah naiknya harga barang-barang pokok di masyarakat.

"Ini dapat meningkatkan inflasi. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar dari hantaman Covid-19, tentu hal ini akan memberatkan mereka," ucap Mulyanto.

Politikus PKS ini memahami tekanan atas APBN dan keuangan Pertamina atas kenaikan harga minyak dan gas (migas) dunia pada saat ini, namun besaran kenaikan harga BBM maupun dan elpiji nonsubsidi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Untuk usaha mikro dan kecil, tetap harus terbuka aksesibilitasnya untuk mendapatkan BBM dan LPG subsidi. Ini harus dijamin pemerintah," ucapnya.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan migrasi dari gas elpiji 12 kg ke gas elpiji 3kg alias gas melon.

“Kita tetap mengimbau agar pengguna Elpiji Nonsubsidi tidak berpindah ke Elpiji subsidi,” kata Irto.

Melihat cukup rentannya masyarakat beralih ke elpiji ukuran 3 kg, Irto mengatakan ada wacana untuk meregulasi aturan pembelian gas dengan aplikasi MyPertamina. Saat ini pihaknya tengah dalam pengembangan sistem untuk aplikasi MyPertamina.

“Masih pengembangan sistem ya. Tentunya ini perlu dikoordinasikan juga dengan stakeholder terkait,” tegas Irto.(Tribun Network/nis/sen/kps/wly)