Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekosistem pertembakauan menolak intervensi asing dalam pembuatan kebijakan, sekaligus menolak opsi rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tinggi dan tidak terprediksi.

Pernyataan sikap seluruh ekosistem pertembakauan ini dituangkan dalam dokumen sah. Perwakilan petani, pekerja, pabrikan, retail, konsumen dan akademisi menolak tekanan yang ditujukan kepada komoditas tembakau dan ekosistem pertembakauan. 

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo berharap adanya kebijakan dan regulasi yang diberikan kepada ekosistem pertembakauan juga berimbang serta berkeadilan. 

"Sektor ini dituding sebagai seluruh akar permasalahan kesehatan hingga lingkungan. Banyak pedoman-pedoman peraturan pertembakauan yang mengadopsi FCTC, termasuk dorongan dari anti-tembakau untuk merevisi PP 109 tahun 2019," ujarnya di Balai Sarwono, Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2022).

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno berharap melalui tembusan surat resmi pernyataan sikap ini, Presiden Joko Widodo berkenan memberikan perlindungan dan berpihak pada perjuangan para petani tembakau yang sedang bertahan hidup. 

Baca juga: GAPPRI: Simplifikasi Cukai Hasil Tembakau Akan Menekan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau

"Mulai dari permasalahan cuaca (iklim), kampanye anti-tembakau yang terus memojokkan komoditas petani, regulasi pengendalian yang tidak transparan hingga opsi rencana kenaikan cukai, menghantui ketidakpastian masa depan petani," ucap Soeseno.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) juga berharap pemerintah dapat kembali memberi perhatian dan memperjuangkan komoditas tembakau dan cengkeh yang saat ini terus tergerus oleh tekanan pihak asing dan kampanye negatif. 
Ketua

Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Sudarto juga secara tegas menyampaikan bahwa para pekerja tidak kenal lelah memperjuangkan sektor yang menjadi tumpuan mata pencaharian bagia 6 juta tenaga kerja ini. 

Baca juga: Bank Dunia Minta Indonesia Sederhanakan Tarif Cukai Tembakau

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi,  berharap pemerintah memasukkan industri hasil tembakau (IHT) ke sektor yang dibiayai program pemulihan ekonomi nasional.

Penandatangan pernyataan sikap ekosistem pertembakauan ini mendapat dukungan dari perwakilan wakil rakyat di Senayan diantaranya Yahya Zaini, anggota DPR RI Fraksi Golkar dan Luluk Hamidah, anggota DPR RI Fraksi PKB). 

Keduanya senada berjanji konsisten mengawal peraturan dan perundangan bagi ekosistem pertembakauan yang lebih adil, berimbang dan bercita rasa nusantara. 

"Tak bisa dipungkiri yang kita hadapi saat ini adalah intervensi dan kompetisi global. Tembakau telah menjadi warisan sejarah, budaya dan mendarah daging bagi masyarakat khususnya di sentra tembakau," ucap Luluk.

Yahya Zaini, menambahkan, untuk mempertahankan ekosistem pertembakauan, seluruh elemen harus bersatu dan memperjuangkan advokasi masyarakat, regulasi serta perjuangan politisi.

Bupati Temanggung, H Al Khadziq yang turut memberikan dukungan dalam momentum Pernyataan Sikap Ekosistem Pertembakauan dan menyaksikan acara ini secara online menurukan bahwa pemerintah daerah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan tembakau sebagai komoditas strategi. 

Denty Eka Pratiwi, anggota DPD RI dari dapil Jawa Tengah juga menyampaikan dukungannya untuk memperjuangkan ekosistem pertembakauan. Jawa Tengah sebagai salah satu sentra produksi tembakau, harus mendapat perhatian dan dukungan pemerintah agar ekosistem pertembakauannya tumbuh dan maju.