TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, menanggapi soal aksi protes yang dilakukan pelaku pariwisata di Laboan Bajo.
Sebelumnya, protes pelaku parawisata dilakukan dalam bentuk mogok kerja selama satu bulan memprotes penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK), Senin (1/8/2022).
Dalam aksi tersebut, terjadi kericuhan hingga pihak keamanan mengamankan sebanyak tiga aktivis.
Merespons adanya protes tiket masuk Taman Nasional Komodo ini, Rizal Ramli menilai apa yang dilakukan masyarakat itu adalah masuk akal.
Sebab, menurut Rizal Ramli, tingginya tiket masuk Taman Nasional Komodo dapat merugikan pariwisata lain.
"Protes rakyat thd mahalnya tiket ke Taman Komodo (Rp3,5 juta — nyaris sama dengan tiket 2hari masuk Disney Land ($255)). Kok dihadapi dgn kekerasan? Protes itu masuk akal krn akan merugikan parawisata di Flores," tulis Rizal Ramli dalam akun resmi Twitternya @RamliRizal, Selasa (2/8/2022).
Baca juga: Tarif Masuk TN Komodo Naik, Pelaku Pariwisata Mogok 1 Bulan, Bupati Jamin Keamanan Wisatawan
Mantan Menko Perekonomian pun menyarankan, untuk menurunkan harga tiket masuk TNK.
"Tinggal turunin harga tiketnya, gitu aja kok repot," imbuhnya.
Melalui akun Twitternya, Rizal Ramli juga mengunggah video aksi protes masyarakat terkait kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo.
Diketahui, aksi mogok dilakukan pelaku pariwisata Laboan Bajo pada 1 Agustus 2022 hingga 30 Agustus 2022.
Aksi itu menolak penetapan biaya ke TNK, yakni Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan di sekitarnya menjadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.
Dikutip dari Pos-kupang.com, seorang peserta demo, Affandi Wijaya, mengatakan awalnya aksi tersebut berjalan lancar.
Namun, saat berada di dekat Bandara Komodo Labuan Bajo terjadi kericuhan.
"Ada yang provokasi, tidak ada serangan ke anggota. Tiba-tiba, langsung ada penangkapan teman-teman, bahkan ada yang ditangkap di Puncak Waringin," katanya.
Menurut Ketua Formapp Mabar, Rafael Todowela, selain ditahan, ia juga sempat mendapatkan kekerasan oleh oknum kepolisian.
"Kami dibawa ke polres. Kami hari ini tidak melakukan tindakan pidana, hanya pungut sampah," ucapnya.
Sementara itu, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Felli Hermant, menjelaskan alasan para pendemo diamankan.
Ia mengatakan, masyarakat yang diamankan karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mengancam keamanan di objek vital, yakni Bandara Komodo Labuan Bajo.
"Penekanan saya pada pengayoman, perlindungan kepada masyarakat bahwa kita ingin mengamankan masyarakat Kita sendiri. Namun bila diperlukan upaya paksa dalam hal ini, kami akan menindak tegas."
"Nah, kemungkinan di lapangan kita tidak tahu para pihak ini perlawanan dan sebagainya," jelas AKBP Felli.
Menurutnya, pengamanan dilakukan guna menghindari pendudukan Bandara Komodo Labuan Bajo oleh para pendemo.
"Mereka sempat berupaya masuk ke objek vital ini, karena untuk menghindari adanya pendudukan itu atau boikot itu, dan adanya perlawanan terhadap anggota Polri yang melakukan penjagaan maka kami mengamankan para pihak tersebut," katanya.
Diakuinya, terdapat laporan yang mengganggu Kamtibmas serta objek vital di Labuan Bajo.
Saat ini, lanjut Kapolres Mabar, status keamanan siaga satu di Labuan Bajo telah diturunkan menjadi status siaga dua.
Anggota DPRD: Polisi Jangan Represif dan Penetapan Tarif Masuk TNK Harus Dipertimbangkan
Masih mengutip Pos Kupang, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Yosef Suhardi, menilai aparat kepolisian jangan represif mengamankan aksi protes pelaku pariwisata yang menolak penetapan tarif masuk kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) pada Senin (1/8/2022).
Menurutnya, aksi penangkapan aktivis oleh petugas keamanan ketika protes dinilai berlebihan.
"Saya dengar ada penangkapan (aktivis), itu berlebihan," ungkap pria yang akrab disapa Yos Gagar itu.
Yos Gagar juga menyebut, situasi Kota Labuan Bajo saat ini seakan mencekam.
Sebab, kata Yog Gagar, di berbagai tempat terdapat pihak keamanan yang berjaga menggunakan seragam dilengkapi senjata.
"Di mana-mana ada polisi, sampai nenteng senjata, di Bandara juga begitu. Rasanya serem begitu loh. Nah, di tempat wisata seperti di Labuan bajo wisatawan lihat begitu tidak nyaman, justru tidak nyaman," jelasnya.
Baca juga: Picu Gejolak, Ketua Komisi X DPR Minta Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Ditunda
Yos Gagar menjelaskan, aksi yang dilakukan para pelaku pariwisata merupakan bentuk ekspresi kekecewaan karena menilai kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil.
"Gerakan kawan-kawan itu masih wajar-wajar saja, kan belum ada anarkis juga di video kan ada pemukulan."
"Artinya tidak sampai begitu penanganannya begitu loh. Soal represif sampai nenteng senjata kayak di Papua, tidak benar itu. Sudahlau pak Kapolres itu lepas sudah teman-teman itu, karena akan panjang, pak bupati fasilitasi juga," jelasnya.
Lebih lanjut, Yos Gagar juga menilai penetapan tarif masuk kawasan TNK perlu dikaji ulang dan dipertimbangkan meski saat ini telah diterapkan per 1 Agustus 2022.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Pos-Kupang.com/Gecio Viana)
Simak berita lainnya terkait Tarif Tiket Masuk Taman Nasional Komodo