Baca tanpa iklan
Lantas, pertanyaannya Taman Nasional Komodo itu untuk siapa sih? Oleh karena untuk masuk saja harus membayar dengan gaji ASN Golongan IIIa satu bulan untuk satu orang.
Penetapan tarif itu harus diatur dengan undang-undang. Artinya, pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dengan Peraturan Daerah.
Mengapa begitu? Jika pada level nasional harus ditetapkan dengan undang-undang karena harus dibahas dan disetujui bersama antara Presiden dan DPR.
Dengan demikian pada level Provinsi NTT juga harus dengan Peraturan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD NTT.
Peraturan Gubernur itu bisa dibentuk sebagai pelaksana atas Peraturan Daerah, misalnya terkait Tata laksana dan tata kelola pungutan tarif, termasuk Sistem bagi hasil dari pungutan, serta lainnya.
Apabila penetapan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar tersebut tidak memenuhi parameter UUD NRI 1945, maka itu inkonstitusional. Dengan kata lain batal demi hukum atau dapat diajukan pembatalannya secara hukum.