TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dalam laporannya telah menyebutkan, penyaluran Pertalite telah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) hingga Juli 2022.

Jika ditinjau lebih lebih lanjut, kuota jenis BBM bersubsidi tersebut kian tipis.

Untuk Pertalite pada tahun ini jumlah kuotanya 23 juta KL. Diprediksi sebelum akhir tahun, kuota Pertalite bakal habis.

Baca juga: Jika Pertalite Naik Rp 10.000 Per Liter, Ekonom Prediksi Inflasi Meningkat

Namun di sisi lain, Pemerintah yakni Kementerian Keuangan, mengaku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup sulit apabila harus kembali menambah subsidi untuk BBM.

Banggar Pastikan Tak Ada Tambahan Subsidi

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyatakan tidak akan menambah anggaran subsidi energi, yang kondisinya saat ini sudah makin menipis.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, jika anggaran subsidi tidak ditambah, maka solusinya adalah dengan melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada.

“Bagi saya tidak ada penambahan anggaran (anggaran subsidi energi), kalau terus seperti ini, tidak punya pijakan, maka yang terbaik adalah secara gradual pemerintah melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi BBM kita,” tutur Said kepada awak media saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Selasa (16/8/2022).

Tidak hanya BBM, menurutnya anggaran untuk subsidi LPG 3 kg pun tidak akan ditambah. Hal ini lantaran, penerima subsidi LPG 3 kg tersebut paling tidak tepat sasaran. Ia mencatat sasarannya hanya 22 persen saja masyarakat yang seharusnya merasakan.

Baca juga: Dibandingkan Naikkan Harga Pertalite Rp10.000, Pemerintah Disarankan Perketat Pengawasan BBM Subsidi

Lebih lanjut, untuk menjaga daya beli masyarakat ketika memang pemerintah menaikkan harga Pertalite, Said menyarankan agar sejumlah bantuan seperti perlindungan sosial dan bantuan sosial gencar di kucurkan ke masyarakat.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, artinya perlinsos harus dipertebal, langsung tepat sasaran kepada masyarakat penerima,” jelasnya.

Bagi Banggar, lanjut Said, melakukan penyesuaian harga BBM adalah pilihan yang tepat ketimbang pemerintah menambah anggaran subsidi lagi yang jelas-jelas realisasinya tidak tepat sasaran.

Menteri ESDM Koordinasi dengan Menko Airlangga

Soal wacana kenaikan tarif BBM Pertalite, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pihaknya tengah melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: Revisi Perpres 191/2014 Segera Rampung, Mobil 1.500 cc Dilarang Beli Pertalite, Jadi Rp 10.000?