Baca tanpa iklan
Dikutip dari Kompas.com, Presiden menekankan, subsidi yang besar juga berdampak kepada ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Sekali lagi, kita semuanya harus melihat angka-angka inflasi. Karena angka inflasi yang berada di angka 4,9 persen tadi itu masih didukung oleh ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik, itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian," kata Jokowi dalam rapat pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).
"Itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya, itung-itungan kita di tahun ini subsidinya Rp 502 triliun. Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi," ungkapnya.
Namun, Jokowi mengingatkan, besarnya subsidi tidak selamanya mampu ditanggung APBN.
Presiden menyebutkan, pemberian subsidi untuk BBM ini akan kembali dihitung oleh Menteri Keuangan.
"Apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," ucap Jokowi.
Respons Ekonom jika BBM Subsisi Naik
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memberikan tanggapan jika terjadi kenaikan harga BBM Subsidi jenis Pertalite.
Bhima mengatakan, bila harga BBM Pertalite naik 30 persen-40 persen, maka anggaran untuk perlindungan sosial bisa meningkat Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun atau menjadi Rp 631 triliun, dari sebelumnya Rp 431,5 triliun dalam APBN 2022.
Menurutnya, kebutuhan anggaran perlindungan sosial naik karena jumlah orang miskin dan rentan miskin terdampak dari kenaikan harga BBM cukup banyak.
"Misalnya ada orang miskin dia enggak punya motor atau mobil, tetap menanggung dampak kenaikan harga BBM karena biaya bahan makanan ikut naik," kata Bhima, dikutip Tribunnews.com dari Kontan.co.id, Selasa (23/8/2022).
Bhima menambahkan, efek domino dari kenaikan harga BBM bisa sangat luas, seperti mempengaruhi keberlanjutan usaha kecil dan mikro.
Menurutnya, saat ini ada 64 juta unit UMKM yang bergantung dari BBM subsidi baik pertalite maupun solar.
Namun, jika pelaku UMKM ingin menyesuaikan harga jual produk maka tidak semua konsumen siap.