Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemakaian kendaraan listrik perlahan makin luas digunakan oleh pelaku industri jasa antaran orang, makanan dan barang.
Di industri jasa kiriman barang atau paket, kendaraan listrik digunakan untuk pengantaran ke alamat kiriman tujuan akhir.
Strategi ini diambil di tengah kabar pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dalam waktu dekat.
Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) sudah menghimbau kepada para anggotanya agar menaikkan harga operasional hingga 10 persen sebagai antisipasi atas isu kenaikan harga BBM.
Baca juga: Pengamat: Skema Pembatasan BBM Subsidi Lebih Rasional Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Mengantisipasi potensi lonjakan biaya antaran paket karena kenaikan tarif BBM, perusahaan kurir ekspres SiCepat, mulai mengalihkan armada antarannya dari kendaraan bermesin konvensional ke kendaraan listrik.
Perusahaan ini sudah mengoperasikan motor listrik Volta 401 untuk sejumlah kurirnya.
Chief Executive Officer (CEO) SiCepat Ekspres, The Kim Hai, menegaskan saat ini perusahaannya belum berencana menaikkan ongkos kirim untuk pengiriman paket.
Untuk mengefisiensikan biaya antaran paket pihaknya melakukanpengalihan kendaraan operasional motor bensin menjadi motor listrik secara bertahap.
Menurutnya, pemanfaatan electric vehicle (EV) ini merupakan langkah diversifikasi sumber energi oleh SiCepat Ekspres agar perusahaan tidak hanya bergantung pada sumber energi fosil dalam menjalankan kegiatan operasional.
Hemat Rp 9 Miliar
Dari sisi operational cost, pemanfaatan EV ini telah membuat SiCepat mengalami penghematan bahan bakar hingga lebih dari Rp 9 miliar.
Berdasar data tersebut, diproyeksikan hingga akhir tahun 2022, operasional SiCepat dapat menghemat BBM dan biaya maintenance motor lebih dari Rp 71 miliar.
Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir potensi dampak operasional dari wacana kenaikan harga BBM.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Dinilai Tak Tepat di Saat Rakyat sedang Pemulihan Ekonomi