Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat penurunan harga BBM non subsidi bagian dari upaya meredam kepanikan masyarakat.
Menurutnya, tidak ada manfaat langsung yang dirasakan dari penurunan harga bahan bakar minyak non subsidi tersebut.
“Itu kan strategi pemerintah untuk sesungguhnya menaikkan harga BBM bersubsidi, jadi yang non subsidi diturunkan walaupun tidak banyak,” ucap Trubus kepada Tribun Network, Kamis
(1/9/2022).
Baca juga: Harga BBM Akan Naik, Ekonom: Kebijakan BLT Bisa Cegah Perlambatan Ekonomi
Pada intinya, kata Trubus, pemerintah tidak ingin terjadi gejolak atau aksi demo atas kenaikan BBM subsidi secara besar-besaran.
Dirinya malah "haqqul yakin" BBM bersubsidi nantinya akan dihapus demi menjaga inflasi tetap terkendali.
“Secara perlahan BBM bersubsidi ini juga dihapus dan pemerintah dalam tanda kutip juga membohongi publik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Trubus khawatir kondisi ketidakpastian harga BBM ini bisa memunculkan free rider atau para penimbun.
“Atau cara lainnya tidak usah menaikkan sehingga inflasi tetap bisa dikendalikan tidak lebih dari 5 persen,” tukasnya.
Baca juga: Jokowi Belum Juga Naikkan Harga BBM, Pengamat Beberkan Penyebabnya
Dia berpandangan pemerintah akan lebih efektif membatasi kuota pembelian BBM subsidi untuk beberapa kendaraan yang ditentukan.
Misalnya hanya kendaraan transportasi publik, kendaraan logistik, sepeda motor di bawah 150 cc dan mobil berkapasitas mesin 1.000 cc yang bisa minum BBM subsidi.
Trubus menambahkan opsi menaikkan harga BBM subsidi malah akan memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Saya khawatir dampak lanjutannya terjadi public distrust, situasi sosial-politik jadi kacau. Karena ini masalah ekonomi nanti jadi politik, itu repotnya,” tuturnya.
Bukan tidak mungkin, imbuh Trubus, di tahun politik menjelang pemilu 2024 banyak partai politik mencari massa dengan memanfaatkan isu kenaikan BBM.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Diperdebatkan, Pemerintah Ajak Masyarakat Beralih ke Energi Listrik
“Pemerintah betul-betul harus prudent,” ujar pria bergelar doktor tersebut.