TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengungkapkan hari ini, Jumat (2/9/2022) bakal menerima perhitungan soal harga bahan bakar minyak (BBM).

Dari kalkulasi tersebut akan menjadi pedoman dari Jokowi untuk menentukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Dengan adanya kalkulasi tersebut, maka rencana kenaikan BBM bersubsidi ini akan semakin jelas.

Jokowi menyebut bahwa kebijakan kenaikan BBM harus dihitung dengan sangat hati-hati, lantaran menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Baca juga: Pertamina Uji Coba QR Code Saat Pendaftar BBM Subsidi Tembus 1 Juta

Saat itu, dia menegaskan bahwa perhitungan terkait harga BBM masih diperhitungkan dengan hati-hati.

"Untuk BBM-nya semuanya masih dikalkulasi. Dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi dalam Keterangan Pers Presiden di Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (2/9/2022).

Sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk 20,65 juta keluarga. Jumlah yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000 untuk empat bulan.

Untuk itu dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Tanimbar, Presiden Joko Widodo mengecek langsung proses pemberian bantuan ini di Kantor Pos yang berada di Saumlaki, Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari ini.

“Tadi diserahkan untuk dua bulan di depan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini di Saumlaki. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik,” kata Jokowi.

Dengan bantuan BLT BBM diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Selain memberikan BLT BBM, Jokowi juga memberikan BLT Produktif. Presiden mengingatkan kepada penerima bantuan ini agar tidak digunakan untuk keperluan konsumtif.

“Ingat ya, bantuan ini jangan dibelikan handphone. Jangan juga dibelikan baju baru,” pungkas Jokowi.

Beralih ke Energi Listrik

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan BBM hanya bisa ditanggulangi dengan beralih ke energi lain seperti listrik.

“Indonesia ini masih impor minyak mentah dan juga BBM karena sumber minyak kita umumnya tua dan produksinya turun,” katanya dalam pertemuan Menteri Energi negara anggota G20, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Akademisi Nilai Rencana Pemerintah Alihkan Subsidi BBM sebagai Pilihan yang Rasional

“Kalau bisa diganti pakai listrik, kita pakai baterai bisa menghemat anggaran,” tutur Arifin.

Mantan Dubes RI untuk Jepang itu menilai dengan beralih ke kendaraan listrik maka negara bisa menghemat biaya impor minyak mentah dan BBM.

Memang diakuinya, konversi dari energi fosil ke listrik menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah.

“Mudah-mudahan kita bisa produksi komponen konversi energi listrik ini di dalam negeri sehingga juga mendorong usaha baru, pertumbuhan industri baru, dan mendorong perekonomian,” tambah Arifin.

Lebih jauh, Menteri ESDM menegaskan saat ini beban negara dalam memberikan subsidi energi, khususnya BBM sudah terlampau besar.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk dapat menghemat konsumsi energi seperti BBM subsidi.

“Harga minyak dunia masih 100 dolar AS (per barel), beban pemerintah untuk subsidi tinggi. Ini kita himbau masyarakat untuk hemat energy,” tuturnya.

Arifin menyebut Indonesia kini menghadapi tantangan kebutuhan energi jangka panjang sehingga pemanfaatan sumber energi non fosil diharapkan bisa segera dilakukan.

Harga keekonomian Pertalite saat ini seharusnya sudah mencapai mencapai Rp 17.200 per liter dan untuk harga Solar keekonomiannya mencapai Rp 17.600 per liter.

Baca juga: Pengamat Sebut Harga BBM Non Subsidi Hanya Trik Pemerintah Redam Gejolak

Menurutnya, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) masih sangat terbatas serta harga unit yang dijual dipasaran tidak terjangkau oleh masyarakat.

“Memang salah satu kendala kendaraan listrik terkait infrastruktur, bagaimana PLN terutama bisa meningkatkan SPKLU sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk melakukanpengisian,” kata Mamit.

Tren otomotif global, lanjut Mamit, kini bergerak ke arah kendaraan ramah lingkungan. Ini juga sesuai dengan target Indonesia mencapai net zero emission (NZE) atau netral karbonpada 2060.

“Kita tahu tren global ke depan sudah menuju kepada EV, baik itu mobil listrik maupun lainnya. Ini salah satu upaya kita mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan komitmen
penurunan emisi karbon 29 persen pada 2030 dan bahkan kita punya target zero emission di 2060,” jelasnya.

Indonesia, imbuh Mamit, sebagai produsen nikel terbesar di dunia seyogyanya akan mendapat untung besar dari bisnis kendaraan listrik ini.

“Jangan hanya jadi penonton, potensi nikel yang kita miliki sebisa mungkin kita bisa jadi pemain utama di EV dan bagaimana ekosistem ini memberikan multiplier efek bagi
perekonomian,” pungkas Mamit.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim, saat ini sudah ada 101 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di 73 lokasi yang tersebar di berbagai daerah. (Kontan/Ratih Waseso/Anna Suci Perwitasari/Tribun Network/Reynas Abdila)