Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto menilai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah kebijakan terbaik yang mesti diambil pemerintah agar APBN tidak defisit.
Menurut Teguh, penyesuaian harga BBM merupakan hal wajar yang dilakukan di setiap periode pemerintahan.
"Banyak orang berpikir bahwa kenaikan BBM hanya terjadi di masa sekarang saja, padahal tidak."
"Sejak Presiden Soekarno hingga saat ini, data menunjukkan sudah 62 kali penyesuaian harga BBM, Presiden Soekarno 3 Kali, Presiden Jokowi 10 kali, dan yang tidak melakukan adalah Presiden Habibi karena saat itu situasinya berbeda," ungkap Teguh dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (6/9/2022).
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini mengungkapkan posisi Indonesia saat ini yang sebagai net importir BBM, menyebabkan pembelian menggunakan ketentuan harga minyak dunia dan saat akan dijual memakai harga domestik.
Sehingga terdapat selisih besar yang ditanggung APBN dan akan berpotensi defisit di tengah kenaikan harga minyak dunia saat ini.
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan Buruh Bakal Gelar Aksi di Depan Gedung DPR Hari Ini
Dampak Kenaikan
Lebih lanjut Teguh juga mengungkapkan pemerintah sudah mengantisipasi dampak penyesuaian BBM.
"Ketika Pemerintah sudah menaikkan harga BBM, implikasinya memang cukup banyak di dalam konteks makroekonomi."
"Tetapi yang pertama adalah fiskal APBN lebih sehat dan yang kedua memang dengan penyesuaian harga ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi impor BBM, sehingga mampu melonggarkan tekanan kepada nilai tukar," ujarnya.
Terkait dampak lainnya, ia memandang dampak dari kenaikan BBM saat ini tidak sebesar dampak Covid-19.
Oleh sebab itu, Teguh menilai penyaluran BLT yang dilakukan pemerintah adalah langkah yang tepat.
Baca juga: Menhub: Tarif Bus dan Ojol Segera Menyesuaikan Kenaikan Harga BBM, Ini Kira-kira Besarannya
Teguh juga meyakini Kemensos telah menyiapkan data untuk menyalurkan bantuan agar dapat didistribusikan kepada pihak masyarakat yang berhak.
"Pemerintah telah memiliki pengalaman yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial dan cukup siap dengan penyesuaian harga BBM."