"Kalau cepat habis itu standar pengujiannya bagaimana," ujar Saleh.

Di tempat sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan pengelolaan BBM Subsidi selalu menjadi permasalahan karena kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi produk ke masyarakat yang kurang tepat.

Salah satunya seperti selalu munculnya protes setiap kali ada kenaikan harga BBM Subsidi.

"Kita di DPR dan juga Pemerintah saat dihadapkan oleh demo masyarakat soal kenaikan BBM. Tentu kita menghargai dan menghormati itu sebagai hak masyarakat yang dilindungi institusi," ujar Eddy Soeparno.

"Namun jika kita mau bijak (bukan berarti saya membela) seharusnya demo juga itu yang tidak berhak mengkonsumsi BBM subsidi," katanya.

Eddy Soeparno juga mendesak pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 terkait penyediaan, pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Dalam waktu dekat Perpres 191 tahun 2014 ini harus segera direvisi, agar kita bisa mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subdidi ini," ungkapnya.

"Selama ini mereka tidak mengetahui ada tidaknya larangan atau aturan untuk menghentikan mereka, sehingga bagi mereka (yang tidak berhak) tidak lagi mengkonsumsi BBM subsidi," imbuh Eddy Soeparno.