Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk tetap menjalankan instruksi Presiden RI Joko Widodo menyoal penjualan avtur di Indonesia.
Diketahui saat ini PT Pertamina Patra Niaga atau anak usaha Pertamina yang menjadi penyedia avtur di Indonesia. Menhub Budi ingin pasar avtur ini berjalan secara terbuka agar menekan harga tiket pesawat.
"Kita tetap ingin BPH Migas mendukung apa instruksi presiden ini dan pemerintah melaksanakan bersedia untuk menjadikan dari satu dari provider yang ada, sehingga kegiatan supplai avtur itu dengan multi provider atau ada pesaingnya," ujar Menhub Budi kepada Tribunnews, dikutip Sabtu (5/10/2024).
Baca juga: Klarifikasi Pernyataan KPPU, Pertamina Patra Niaga Bantah Tuduhan Monopoli Avtur di Indonesia
Menhub Budi bilang, persoalan ini juga sebetulnya sudah dirapatkan bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama BPH Migas dan disetujui oleh Presiden Jokowi.
"Sebelum itu sudah teridentifikasi bahwa pertamina itu bisa melakukan itu karena ada salah satu pasal dalam laporan BPH Migas bahwa operator dari bentuk suplai avtur itu harus berpengalaman internasional, nah sehingga untuk mendapatkan itu tidak mudah," paparnya.
Menhub Budi berharap, apa yang menjadi instruksi Presiden Jokowi itu diindahkan oleh BPH Migas. Namun jika hal itu tidak terjadi, maka dia berharap BPH Migas mendapat konsekuensinya.
"Ya saya harapkan nanti dapat teguran lah dari yang lebih punya kapasitas," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengeklaim, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melindungi harga monopoli avtur di Indonesia. Sehingga harga tiket pesawat domestik masih melambung tinggi.
Menurut Menhub Budi, penjualan avtur di Indonesia berbeda dengan negara lain yang menggunakan multi provider.
"Saya langsung menunjuk bahwa satu provider membuat harga monopoli. Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas tolong ditulis gede-gede," kata Budi konferensi pers Capaian Kinerja Infrastruktur Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Baca juga: Dorong Dekarbonisasi, Pertamina Perluas Distribusi Avtur Ramah Lingkungan
Bahkan Menhub Budi menyebut usulannya soal bahan bakar pesawat atau avtur yang seharusnya dikelola secara multi provider ini tidak dimonopoli tidak digubris oleh BPH Migas.
"Besok datang ke BPH Migas, tanya kepada mereka, saya sudah soft saya sudah sudah rapat dengan Pak Luhut rapat itu tidak dilaksanakan," terangnya.
Kemudian, Menhub Budi menyatakan bahwa pajak atas sparepart pesawat itu dikenakan pajak. Sehingga ini juga menjadi penyebab tarif tiket pesawat domestik tak kunjung menurun.
"Pajak atas spare part, spare part itu dipajakin Singapura tidak dipajakin. Jadi semua pesawat itu datanglah ke Singapura termasuk pesawat kita iya kan? Malaysia juga nah bayangkan kalau kita punya 400 power sana. Saya juga akhirnya juga ada cost, lapangan kerja dan sebagainya," ucap Menhub Budi.
"Nah ini katanya sih hampir selesai, katanya harus diselesaikan. Apabila dua ini selesai itu pesawat bisa turun 10 persen," imbuhnya menegaskan.
Selain itu, menyoal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen juga berpengaruh terhadap tarif tiket pesawat.
"Yang lain adalah PPN. PPN di pesawatnya kena 10 persen modal yang lain enggak kena," jelasnya.