Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menegaskan Pemerintah sudah tidak lagi memberikan toleransi kepada produk impor untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Hal itu disampaikan langsung dalam pembukaan Infrastructure Connect 2022 yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Pembangunan infrastruktur yang mandiri menggunakan produk dalam negeri. Sesuai perintah Bapak Presiden, dilarang impor.
Baca juga: Saat KTT APEC, Presiden Jokowi Dorong Pembiayaan Infrastruktur Bagi Negara Berkembang
Kalau dulu (perintah presiden) mengutamakan produksi dalam negeri. Tapi yang sekarang perintahnya dilarang impor.
Apalagi menggunakan APBN," ucap Menteri Basuki dalam keterangannya dikutip, Kamis (24/11/2022).
"Di APBN itu sudah lebih dari Rp400 triliun yang dibelanjakan dengan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) yang tinggi.
Di Kementerian PUPR sendiri dari rata-rata Rp120 triliun per tahun, 80-90 persen adalah dengan TKDN. Dan itu saya jaga betul,” sambungnya.
Untuk itu ia berharap semua elemen yang terlibat, untuk sama-sama memajukan industri konstruksi tanah air.
Dan ia berharap dari jajaran Kementerian PUPR juga tidak ada yang berani untuk main-main dengan arahan tersebut.
Basuki bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada jajarannya yang berani membelanjakan anggaran PU dengan barang non TKDN.
Menanggapi hal itu, Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Kementerian PUPR yang terus mempersempit ruang gerak penggunaan barang impor dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di tanah air.
Menurutnya, penggunaan produk dengan TKDN tinggi dapat membantu memulihkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk karena pandemi.
Baca juga: KJL Siapkan Armada yang Bisa Kirim Raw Material Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Terpencil
“Dengan meningkatnya penggunaan produk-produk dalam negeri, otomatis industri tanah air juga ikut berkembang. Dampaknya pemulihan ekonomi nasional juga dapat segera terwujud,” terang Stephanus.