News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Ini Alasan Komisi VI DPR Menerima Rencana Rights Issue yang akan Dilakukan Waskita Karya

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto. Komisi VI DPR memahami dan menerima alasan dibalik pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan BUMN bidang konstruksi tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Senin (21/11/2022) lalu, Komisi VI DPR memahami dan menerima alasan dibalik pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan BUMN bidang konstruksi tersebut.

Selain PMN, Komisi VI DPR RI juga mendukung rencana Waskita Karya yang akan melakukan rights issue (menerbitkan saham baru).

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, kerangka atau wujud sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif guna menyukseskan berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang digenjot pemerintah menjadi landasan pihaknya memahami apa yang jadi kebutuhan Waskita Karya dalam hal ini PMN dan rencana rights issue.

Baca juga: Dana PMN Belum Juga Cair, Proyek Kereta Cepat Berpotensi Molor, Nasib Serupa Terjadi Pada LRT

"Kita memahami karena PMN sebagaimana alasan yang dikemukakan Waskita Karya bahwa PMN nantinya guna keperluan pembangunan yang sifatnya memiliki efek positif bagi masyarakat ke depannya. Sepanjang pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat, kita tentu memahami dan menerimanya," ucap Politikus PDIP itu kepada wartawan, Sabtu (27/11/2022).

Sedangkan terkait rencana right issue, menurut Pakar Ekonomi dan Hukum dari Wiyatamandala School of Business ini, Komisi VI dapat memahami bahwa aksi korporasi tersebut merupakan bentuk ikhtiar mencari pendanaan guna menopang kelancaran PSN dalam hal ini infrastruktur.

Darmadi juga beranggapan bahwa rights issue merupakan inisiatif yang perlu diberikan apresiasi.

"Rights issue menunjukkan bahwa mereka punya tanggung jawab yang kuat terhadap kesuksesan pembangunan yang digariskan pemerintah. Melalui skema itu beban negara juga tidak terlalu berat dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur nantinya," kata Bendahara Megawati Institute itu.

Legislator dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu kembali menegaskan, di tengah ekonomi baik global maupun domestik yang penuh ketidakpastian memang diperlukan upaya-upaya luar biasa agar mampu bertahan bahkan berhasil merampungkan target dalam hal ini proyek yang digagas pemerintah.

"Aksi korporasi berupa rights issue merupakan salah satu upaya yang cukup kredibel dalam menghadapi gejolak ekonomi saat ini. Kita berharap rights issue dapat memberikan dampak positif baik dari sisi kelancaran pembangunan dan mendatangkan manfaat lain seperti penyerapan tenaga kerja serta berdampak terhadap perekonomian para pelaku UMKM yang masuk zona pembangunan yang digarap Waskita Karya ini," harapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini