Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama Anggota Komisi XI DPR Primus Yustisio kembali melakukan sosialisasi pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kepada pelaku usaha di Bogor, Jawa Barat.

Sosialisasi ke-5 kalinya kini dilakukan di Kampung Joglo Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu.

Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar, Jeffri D. Putra mengatakan, QRIS merupakan salah satu bentuk digitalisasi sistem pembayaran yang diluncurkan BI sejak tahun 2019.

Dengan adanya QRIS ini, kata Jeffri, pelaku usaha atau merchant maupun masyarakat memperoleh kemudahan dalam melakukan pembayaran.

Baca juga: Transaksi Digital QRIS Makin Disukai Masyarakat, Meningkat Jelang Akhir Tahun

"Manfaat lain dari QRIS yaitu mengurangi risiko peredaran uang palsu," ucap Jeffri yang ditulis Kamis (22/12/2022).

Ia menyebut, QRIS merupakan metode cashless yang artinya tidak membutuhkan uang fisik dalam proses transaksi.

Bagi masyarakat atau konsumen, dengan adanya QRIS, cukup dengan satu aplikasi, dia bisa gunakan untuk semua jenis platform pembayaran, karena QRIS sudah terintegrasi dengan berbagai platform pembayaran.

"Penggunaan QRIS juga lebih higienis, karena terhindar dari kuman, karena uang kertas atau logam yang sering berpindah tangan," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Primus Yustisio mengaku, sejak adanya QRIS dirinya merasa sangat percaya diri kemana-mana tidak memegang dompet.

"Karena cukup dengan QRIS ia bisa bertransaksi untuk berbagai kebutuhannya. Ini sebagai salah satu contoh kemudahan QRIS," paparnya.

Ia berharap, agar BI terus melakukan inovasi dalam sistem pembayaran nasional, sebagai salah satu wujud transmisi kebijakan moneter BI.

"Namun dengan adanya inovasi dalam sistem pembayaran digital ini harus disertai dengan peningkatan literasi," ujar Primus.

Mengutip data OJK, saat ini dari 50 persen masyarakat yang literasi keuangannya buruk.

Oleh sebab itu, kata Primus, kegiatan sosialisasi seperti ini berguna bagi peningkatan literasi masyarakat terkait dengan berbagai produk keuangan dan sistem pembayaran.

"Diharapkan digitalisasi sistem pembayaran ini juga disertai dengan sistem perlindungan yang baik pada konsumen. Dalam rangka menciptakan keamanan dalam produk teknologi dalam inovasi sistem pembayaran. Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan," tutur Primus.